KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar Rp86 miliar pada rancangan Perubahan APBD 2026. Meski pendapatan terkoreksi, Pemerintah Kota Balikpapan tetap menaikkan alokasi belanja daerah, khususnya untuk kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat paripurna pengesahan Perubahan APBD 2026 antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (28/9/2026).
Baca Juga: Sepakati APBD Perubahan 2026 Balikpapan, DPRD Soroti PAD hingga Layanan Publik
Dalam kesepakatan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp3,17 triliun, atau berkurang Rp73,77 miliar dibanding anggaran murni. Penurunan ini dipicu oleh merosotnya target PAD sebesar Rp86 miliar, meski Pendapatan Transfer mengalami kenaikan tipis sebesar Rp12,23 miliar.
Baca Juga: Diskes Kutim Kejar Temuan Kasus TBC Lewat Skrining Berbasis Wilayah
Sebaliknya, Belanja Daerah justru disepakati naik Rp49,22 miliar menjadi Rp3,57 triliun. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kenaikan belanja ini bukan menandakan bertambahnya kapasitas anggaran daerah, melainkan hasil penyesuaian skala prioritas.
"Penyesuaian belanja dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Arah perubahan belanja tetap menempatkan efisiensi dan prioritas pembangunan sebagai pertimbangan utama," kata Rahmad.
Baca Juga: Transfer ke Daerah Kaltim Capai Rp15,34 Triliun, Dana Desa Sudah 82,98 Persen
Postur perubahan belanja mencakup efisiensi pada belanja pegawai yang berkurang Rp61,15 miliar. Efisiensi tersebut dialihkan untuk meningkatkan belanja modal sebesar Rp46,88 miliar—termasuk alokasi jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp23,75 miliar—serta peningkatan belanja barang dan jasa sebesar Rp54,15 miliar.
Akibat pergeseran pendapatan dan belanja ini, APBD Perubahan 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp395,55 miliar. Seluruh defisit tersebut ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dalam jumlah yang sama.
Baca Juga: Investasi Tembus Rp6,6 Triliun, Kubar Mantapkan Cetak Biru RUPM 2025–2045 Demi Nilai Tambah Lokal
Rahmad menjelaskan, pemanfaatan SiLPA merupakan bagian dari strategi pembiayaan untuk menjamin keberlanjutan program prioritas daerah tanpa mengabaikan ketahanan fiskal.
"Yang harus kita jaga bukan hanya terlaksananya program pada tahun berjalan, melainkan juga kesehatan dan kesinambungan fiskal daerah," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki