KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mengusulkan penutupan 10 Tempat Pemakaman Umum (TPU) akibat krisis daya tampung lahan yang sudah penuh. Kebijakan ini diambil setelah hasil pemantauan lapangan menunjukkan area pemakaman tersebut tidak lagi mampu menampung jenazah baru.
Baca Juga: 10 TPU di Balikpapan Ditutup Tahun Ini, Pemkot Hanya Izinkan Sistem Tumpang
Adapun 10 TPU yang diusulkan untuk ditutup meliputi TPU BDS, Patok Merah, Batakan, Gunung Empat, Telindung 1, KM 2.5, Telindung 2, Lamaru, KM 8, serta KM 5.5 atau Graha. Saat ini, seluruh usulan penutupan TPU tersebut tengah memasuki proses administrasi resmi di tingkat pemerintah daerah.
Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana menjelaskan bahwa dasar hukum penutupan mengacu pada regulasi daerah yang berlaku. "Sesuai Perda Balikpapan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemakaman, Pasal 9 berbunyi wali kota dengan persetujuan DPRD menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan tempat pemakaman," kata Sudirman.
Baca Juga: Dekan Kesmas Unmul Sebut Lonjakan ISPA di Kaltim Jadi Tanda Peringatan Dini
Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan akan memaksimalkan penataan pada 12 TPU yang masih tersisa. Salah satu tumpuan utama berada di kawasan Balikpapan Utara, yakni TPU Terpadu KM 15 yang dinilai masih memiliki bentang lahan cukup luas dan tinggal menunggu penataan ruang.
Sementara itu, kebutuhan pemakaman di wilayah Balikpapan bagian timur masih menunggu penyerahan lahan fasilitas umum dari pengembang perumahan.
"Kemudian untuk wilayah timur masih menunggu proses penyerahan 2 persen lahan TPU kewajiban pengembang yang prosesnya dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim)," ujar Sudirman.
Meskipun nantinya dinyatakan tertutup untuk liang lahad baru, Sudirman memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana di TPU tersebut tetap berjalan. Petugas akan terus merawat aspek kebersihan dan keamanan kawasan demi menjaga kenyamanan warga yang datang berziarah.
Sebagai langkah jangka panjang, pemkot juga menginventarisasi area pemakaman warga atau yang tidak dikelola pemerintah kota untuk menjajaki peluang kerja sama.
"Serta mendesak pengembang perumahan terkait kewajiban penyediaan lahan TPU sebesar 2 persen melalui Disperkim," tutup Sudirman. (*)
Editor : Sukri Sikki