KALTIMPOST.ID-Keberadaan ikan napoleon atau yang dikenal masyarakat lokal sebagai ikan bele-bele di perairan Berau membutuhkan perhatian serius.
Populasinya yang terbatas membuat penangkapan ikan bernilai ekonomi tinggi tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau Abdul Majid mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir, agar memahami ketentuan perlindungan ikan napoleon.
Spesies ini banyak ditemukan di perairan Maratua, tetapi jumlahnya tidak melimpah. “Ikan napoleon atau bele-bele ini dilindungi karena terancam punah,” katanya.
Baca Juga: Tanpa Modal Himbara, Satu Koperasi Merah Putih di Berau Dilaporkan Raup SHU Rp 1,8 Miliar Setahun
Menurut Majid, pemerintah telah mengatur pemanfaatan ikan napoleon untuk mencegah penangkapan berlebihan yang berpotensi mengancam kelangsungan populasinya.
Ketentuan tersebut mencakup batas ukuran ikan yang boleh ditangkap, persyaratan perizinan, hingga kuota penangkapan tahunan.
Ikan napoleon dengan berat 100 gram hingga 1.000 gram atau satu kilogram tidak diperbolehkan ditangkap. Larangan juga berlaku terhadap ikan dengan berat lebih dari tiga kilogram.
Sementara itu, ikan dengan berat lebih dari satu kilogram hingga tiga kilogram dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Adapun benih berukuran kurang dari 100 gram hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya berizin. “Jika yang ditangkap kurang dari 1.000 gram harus dilepaskan kembali ke habitatnya,” tegasnya.
Pembatasan tersebut bertujuan memberikan kesempatan bagi ikan napoleon untuk tumbuh dan berkembang biak. Dengan demikian, keberadaan spesies tersebut di habitat alaminya dapat dipertahankan.
Majid menjelaskan, ikan napoleon termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2013.
Baca Juga: Hanya Andalkan Satu Pemain Asing, Kendal Tornado FC Tak Terkalahkan di 9 Laga dan Puncaki Klasemen
Karena itu, kegiatan penangkapan maupun perdagangan harus memenuhi ketentuan pemerintah, termasuk kepemilikan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).
“Selain itu, penangkapan harus mengikuti kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah untuk lokasi atau wilayah tertentu,” ucapnya seperti dikutip dari Berau Post.
Sebagai bagian dari edukasi, Diskan Berau sebelumnya memperkenalkan ikan napoleon melalui pameran Berau Expo di GOR Pemuda.
Kegiatan tersebut menjadi sarana mengenalkan karakteristik ikan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati laut.
Majid menegaskan, perlindungan ikan napoleon membutuhkan keterlibatan masyarakat pesisir. Kepatuhan terhadap aturan penangkapan menjadi langkah penting untuk mencegah penurunan populasi.
“Upaya perlindungan ini penting agar ikan napoleon tidak semakin terancam akibat penangkapan yang tidak terkendali,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto meminta nelayan tidak mengabaikan kelestarian ikan napoleon hanya karena memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Jangan sampai karena nilai ekonominya cukup tinggi, kita justru mengabaikan kelestariannya. Ikan napoleon ini harus kita jaga bersama, supaya populasinya tetap ada dan tidak semakin berkurang,” ujarnya.
Dedy mendorong peningkatan sosialisasi mengenai batas ukuran dan ketentuan pemanfaatan ikan napoleon. Pemahaman masyarakat dinilai penting agar aktivitas perikanan tetap berjalan tanpa mengancam keberadaan spesies tersebut.
“Itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kalau kita ingin kekayaan laut Berau tetap terjaga, maka harus mengikuti aturan. Jangan mengambil ikan yang memang belum boleh ditangkap,” tegasnya. (rd)
Editor : Romdani.