KALTIMPOST.ID, Indonesia telah memulai proses menjadi anggota BRICS, langkah yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pada 24 Oktober 2024.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena muncul hanya beberapa hari setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden.
Sugiono menjelaskan, "Bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif, bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan berpartisipasi di semua forum."
BRICS, blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang pesat sejak ekspansi Agustus 2023 dan kini mencakup 20 persen perdagangan global.
Dengan bergabung sebagai mitra, Indonesia diharapkan dapat memperluas pengaruhnya dalam perdagangan internasional.
"Prioritas BRICS selaras dengan program Kabinet Merah Putih, seperti ketahanan pangan dan energi serta pemberantasan kemiskinan," lanjut Sugiono.
Baca Juga: Polda Kaltim Ajak Media dan Penggiat Medsos Jaga Kondusivitas Pilkada
Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh akun X milik BRICS pada Kamis (24/10), di mana disebutkan bahwa Indonesia dan 12 negara lain kini menjadi mitra BRICS, termasuk Malaysia, Turki, dan Vietnam.
Analis internasional Dinna Prapto Raharja menilai langkah ini dapat menguntungkan Indonesia.
"Negara berkembang sulit berjuang di WTO dan forum global lain. Kini BRICS memberikan alternatif," ujarnya.
Bergabungnya Indonesia membuka peluang akses ke pasar dan komoditas yang sulit didapat melalui jalur konvensional, termasuk minyak mentah Rusia yang dikenai embargo Barat.
Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, mengatakan, "Indonesia bisa mendapat minyak mentah dengan harga lebih murah dari Rusia. Ini penting untuk mengurangi beban subsidi BBM."
Namun, bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa memicu reaksi dari negara-negara Barat. Dinna menambahkan bahwa negara-negara berkembang seperti China dan Rusia seringkali mencari pasar alternatif akibat embargo.
"BRICS menciptakan jalur alternatif agar mereka tetap bisa berdagang dan menjaga cadangan devisa," ujarnya.
Sistem transaksi BRICS juga berbeda dari Barat, dengan penggunaan SWAP daripada SWIFT, yang diharapkan memperlancar transaksi internasional tanpa bergantung pada aturan Barat.
Menurut Dinna, "Indonesia butuh alternatif pinjaman, sementara bunga pinjaman Barat untuk kita makin tinggi."
Di luar aspek ekonomi, kemitraan ini dapat meningkatkan posisi diplomatik Indonesia. “Dengan berada di BRICS, negara-negara Barat akan lebih menghormati kita,” tambah Dinna.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyebut kemitraan ini membuka potensi perdagangan lebih besar antara Indonesia dengan Rusia, China, dan India.
Pada pertemuan BRICS, Sugiono juga menyinggung isu Palestina dan Lebanon, menyerukan gencatan senjata di Gaza.
"Saat kita berkumpul, saudara kita di Palestina dan Lebanon menghadapi mimpi buruk. Kita harus bertindak sekarang," tegas Sugiono.
Di sisi lain, Sugiono menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS karena komitmen mendesak.
"Saya menyampaikan salam hormat dari Presiden Subianto, yang sayangnya tak bisa hadir karena tugas negara,” jelas Sugiono.
Indonesia juga berharap keanggotaan ini membawa pengaruh dalam skema perdagangan global dengan negara berkembang lainnya.
"BRICS memungkinkan Indonesia terlibat dalam perdagangan yang adil dan menguntungkan, terutama dengan negara yang sering kena embargo," ungkap Dinna.
Meski BRICS bukan organisasi penuh seperti WTO, langkah Indonesia bergabung sebagai mitra dianggap sebagai strategi jangka panjang dalam memperluas pengaruh di tingkat global.
Dinna menyimpulkan, "BRICS memberi Indonesia kesempatan diversifikasi perdagangan, tidak hanya bergantung pada Barat." (*)
Dapatkan info dan berita update lain dari Kaltim Post. Gabung/join dengan klik >> Whatsapp Channel
Editor : Dwi Puspitarini