KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi pada 2045 dengan usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan usia nonproduktif. Harapan besar muncul bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju pada satu abad kemerdekaannya.
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda Eka Cahyana Adi menyatakan harapan ini tidak bisa tercapai begitu saja karena masalah sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan yang masih sangat kompleks.
"Bonus demografi ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi kita. Sebab kami tidak hanya melaksanakan pelatihan vokasi, tetapi juga menyalurkan tenaga kerja melalui kerja sama dengan berbagai instansi. Dengan pelatihan vokasi, kami berharap dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja,” ungkap Eka, Senin (13/1).
Pada periode tersebut diperkirakan jumlah penduduk usia produktif mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan sebesar 294 juta jiwa. Namun, untuk memanfaatkan bonus maksimal, harus ada peningkatan kualitas dari sisi pendidikan maupun keterampilan. Fondasi sumber daya manusia unggul harus ditopang dengan kualitas kesehatan, pendidikan dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
Pemerintah saat ini berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Untuk jangka pendek, pelatihan vokasi diharapkan dapat memberikan dampak yang relatif lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dibandingkan pendidikan formal.
Bonus demografi bisa menjadi modal penting bagi pembangunan Indonesia di masa depan, asalkan tersedia tenaga terampil dan profesional di usia produktif. “Pada prinsipnya, balai dibangun untuk menyelenggarakan pelatihan dengan memperhatikan pasar kerja atau industri. Sekarang jenis profesi pekerjaan berkembang, future jobs harus disesuaikan, tidak hanya berbasis industri tetapi juga mencakup semua jenis profesi, seperti konten kreator,” sambung dia.
Untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi, para pekerja harus memiliki kemampuan menganalisa kondisi yang ada serta merumuskan solusinya dengan cepat dan tepat. Mampu bersaing dengan teknologi bukan berarti para pekerja harus meninggalkan teknologi.
Justru sebaliknya, pekerja harus memiliki bekal pengetahuan yang baik dalam teknologi untuk menyempurnakan pemikiran inovatif dan kreatif, juga harus mampu memantau dan mengontrol sesuatu di dunia kerjanya.
“Misal adaptasi dengan kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI), arahnya sekarang ke future jobs. Jadi perlahan coba melebarkan sayap membuat jurusan baru yang ada hubungan dengan perubahan teknologi,” beber Eka.
Selain itu, arah pelatihan vokasi juga melibatkan transisi hijau dan mitigasi perubahan iklim yang mendorong permintaan profesi terkait keberlanjutan lingkungan. "Misalnya, dulu las hanya pengelasan saja, sekarang bisa membuat alat press plastik untuk membantu pemkot dan pemprov," jelasnya.
Sehingga dari segi volume, sampah plastik dapat disesuaikan. Dengan mengakomodasi transisi hijau, pelatihan vokasi diharapkan dapat menyiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing di era globalisasi.
Perubahan demografi juga menciptakan peluang baru di sektor manajemen talenta untuk generasi Z, seperti pelatihan bahasa Jepang untuk tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan di Jepang. “Coba ke arah caregiver (perawat). Kemudian juga pengembangan talenta harus sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan industri, misalnya pemandu wisata atau pelatih outbond," ujarnya.
Di tengah fragmentasi geopolitik, pekerjaan terkait keamanan jaringan, tata kelola risiko, dan keamanan teknologi informasi juga menjadi semakin penting. "Literasi digital jadi penting untuk menghadapi tantangan masa depan," tegasnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan, diharapkan bonus demografi ini benar-benar menjadi berkah bagi Indonesia, membawa bangsa ini menuju kemajuan pada 2045. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo