KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Industri perhotelan sedang menghadapi tantangan saat ini; penurunan tingkat okupansi hotel yang cukup tajam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Soegianto mengungkapkan bahwa saat ini okupansi hotel di Kota Minyak mengalami penurunan sekitar 25 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab penurunan okupansi ini adalah kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah. Yang berdampak pada berbagai kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Banyak acara dan kegiatan besar yang dibatalkan, dan hal ini berimbas pada hilangnya sumber pendapatan bagi hotel-hotel di Balikpapan.
"Semenjak pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, segala sesuatu berubah. Kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan jauh-jauh hari, dibatalkan, termasuk MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) yang menjadi andalan bagi banyak hotel," tuturnya.
Soegianto mengkhawatirkan jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin besar terhadap pendapatan hotel dan perekonomian secara umum. Ia juga menyoroti potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan stagnasi ekonomi yang lebih luas, karena banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak.
"Kalau kondisi ini terus berlanjut, pendapatan hotel akan terus menurun, dan ini akan berdampak pada seluruh lini. Pekerja di hotel mungkin akan terdampak dengan adanya PHK, dan perekonomian bisa terhambat," jelasnya.
Soegianto juga menekankan bahwa UMKM sangat bergantung pada kegiatan yang diadakan hotel-hotel dan sektor perhotelan lainnya. Jika acara dan kegiatan besar terus dibatalkan, maka pesanan atau suplai yang biasa diterima UMKM juga akan berhenti.
"UMKM sangat bergantung pada kegiatan ini, dan jika tidak ada kegiatan, maka suplai pesanan mereka akan terhenti," ungkapnya.
Untuk itu, Soegianto berharap agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi kebijakan pemangkasan anggaran yang telah diterapkan.
"Pemangkasan anggaran sah-sah saja, tetapi kegiatan jangan sampai terhenti, karena itu akan mengganggu roda perekonomian. Belum lagi, Ramadan dan THR (tunjangan hari raya) untuk karyawan jelang Idulfitri nanti bisa membuat beban hotel semakin berat," harapnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah sangat penting agar industri perhotelan dapat bertahan. Tanpa adanya dukungan, terutama menjelang Ramadan, okupansi hotel diperkirakan akan semakin turun, yang tentunya akan memperburuk kondisi perekonomian yang sudah cukup tertekan.
"Pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan ini. Bila tidak ada dukungan, kami khawatir kondisi ini akan semakin buruk," tandasnya.
Dari PHRI Balikpapan sendiri, beberapa upaya mulai ditempuh untuk memperbaiki kondisi. Meski dampaknya belum terasa. Misalnya, dalam momen HUT ke-128 Balikpapan tahun ini, berbagai sektor usaha seperti mal, hotel, dan restoran memberikan potongan harga. Selain sebagai promo, juga bentuk perayaan hari jadi Kota Minyak. Diskon yang ditawarkan mencapai 12,8 persen dan berlaku hingga 28 Februari 2025.
Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin merasakan kemeriahan perayaan sekaligus menikmati berbagai fasilitas dengan harga lebih terjangkau.
Namun, kata Soegianto, tidak semua restoran di Balikpapan turut serta dalam program ini. Untuk hotel, hampir semua berpartisipasi dalam program potongan harga ini.
"Sebagian restoran besar saja yang berpartisipasi dalam program diskon ini. Meskipun demikian, kami tetap berharap agar semakin banyak restoran yang dapat memberikan potongan harga guna mendukung perayaan ini," kata Soegianto, Senin (17/2).
Meski program diskon ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri pariwisata dan perekonomian Balikpapan, Soegianto mencatat bahwa hingga saat ini belum ada perubahan signifikan.
"Sejauh ini, dampaknya belum terasa signifikan. Kami berharap situasi bisa berubah pada akhir pekan ini, apalagi menjelang Ramadan," lanjutnya. (*)
Editor : Duito Susanto