BISNIS penginapan di Pulau Derawan, Kaltim, terus menunjukkan geliatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah penginapan di pulau wisata ini cukup pesat. Namun perkembangan yang positif itu memunculkan permasalahan baru salah satunya yakni praktik pencaloan.
Ketua Asosiasi Penginapan Pulau Derawan, Syamsul, menuturkan saat ini mayoritas penginapan di kawasan Pulau Derawan dikelola oleh masyarakat lokal. "Kalau kami amati, sekitar 70 persen penginapan, terutama yang berupa cottage di atas laut, dikelola oleh warga lokal. Sisanya, sekitar 30 persen, dikelola investor, tetapi tetap menggunakan nama warga lokal, mereka hanya pemodal saja," kata Syamsul saat ditemui Kaltim Post, pekan ini.
Ia menjelaskan, penginapan-penginapan tersebut umumnya tidak dikembangkan dalam skema resort besar, melainkan sebatas akomodasi kamar dengan fasilitas dasar. “Kalau resort biasanya sudah termasuk layanan diving dan paket wisata lengkap. Kami di sini kebanyakan hanya menyediakan kamar untuk menginap saja,” katanya.
Meski begitu, geliat pariwisata tetap tumbuh. Saat ini menurut data dari Asosiasi Penginapan Pulau Derawan terdapat 38 cottage di atas air yang terdaftar dalam asosiasi. Selain itu, sekitar 48 penginapan lainnya berada di daratan, termasuk homestay milik warga. “Totalnya hampir 70-an. Tapi kalau ditambah dengan penginapan tidak resmi yang belum memiliki tanda pengenal atau pelang, jumlahnya bisa lebih dari itu,” ungkapnya.
Namun perkembangan ini tak lepas dari tantangan. Salah satu masalah yaitu maraknya calo yang menjual kamar-kamar penginapan dengan harga jauh lebih tinggi dari harga resmi. Menurut Syamsul, beberapa calo bahkan bisa menaikkan harga kamar hingga 50 persen dari harga normal.
“Jadi mereka itu ambil dari jauh hari, modusnya pesan kamar untuk paket trip jadi mereka booking pada waktu high season. Kamar ini dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Bahkan sempat ada penipuan beberapa tamu datang ke Derawan sudah membayar, tapi tak mendapat kamar. Sejauh ini laporan yang masuk ke kami, ada kerugian beberapa calon pengunjung mencapai 30 juta,” ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pengelola penginapan di Derawan sepakat membentuk Asosiasi Penginapan pada Januari lalu. Organisasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antar-pengelola dan menekan praktik percaloan. “Kami sedang menunggu pengesahan SK dari Kepala Kampung. Ini inisiatif dari kami sendiri agar ada wadah resmi,” ujar Syamsul.
Nantinya melalui asosiasi ini mereka akan menetapkan harga penginapan agar nantinya ada pencaloan lagi. Untuk tipe standart mulai dari Rp 300-400 ribu. Kemudian tipe atasnya bisa sampai 1,2 juta.
Syamsul sendiri mempunyai penginapan atas air sejak 2014 dia beri nama Winda Cottage. Dengan total sebanyak 26 kamar. Menurut dia bisnis penginapan di Derawan ini memang sangat menggiurkan. “Saya pensiunan. Alhamdulillah penginapan ini sangat membantu perekonomian keluarga kami. Kalau tidak menguntungkan tidak mungkin saya tambah kamar terus kan. Anak saya yang paling bungsu saja setelah lulus magister saya tawarkan untuk kelola penginapan ini saja ketimbang cari pekerjaan lain,” katanya.
Seperti pada saat dikunjungi Kaltim Post. Dia mengaku setelah lebaran penginapannya penuh. Bahkan pesanan kamar untuk periode cuti Hari Raya 2025 ini telah penuh sejak Desember 2024.
Itu juga di akui Sekretaris Asosiasi Penginapan Pulau Derawan, Deden Indrawan. Pesanan penginapan untuk waktu cuti 2025 sudah habis terjual dari tahu lalu. “Berapapun kami tambah kamar nanti akan selalu di. Pastikan penuh saat high season atau long weekend. Kemudian untuk harga sebenarnya tidak jauh beda, hanya saja kalau pengunjung dapat harga tinggi itu biasanya karena calo. Makanya kami ingin menghilangkan stigma itu. Kami ingin agar masyarakat Kaltim maupun luar Kaltim tau bahwa Liburan ke Derawan itu sebenarnya murah,” ungkapnya.
Masalah harga memang jadi kendala. Selain itu mereka Syamsul maupun Deden ingin agar pemerintah dalam hal ini gubernur Kaltim agar menurunkan harga tiket pesawat tujuan Berau. Menurutnya minat kunjungan juga dipengaruhi harga tiket pesawat.
“Saat ini untuk ke Pulau Derawan ada 2 pintu bandara, yakni Bandara Tarakan dan Berau. Tapi pengunjung dari luar pulau biasanya memilih lewat Tarakan karena lebih murah, hanya saja risikonya lebih tinggi karena melintasi lautnya jadi semakin jauh dan lama, ini bisa membahayakan calon pengunjung. Kalau semisal tiket ke Berau murah perjalanan lebih singkat dan lebih aman tentunya,” terang Deden.
Selain itu terkadang harga tiket ke Berau juga dinilai lebih mahal ketimbang ke luar daerah. Kebanyakan calon pengunjung akan getir lebih dulu setelah melihat harga tiket. “Sebagian dari mereka pasti lebih memilih liburan ke luar Pulau Kalimantan. Makanya untuk meningkatkan minat kunjungan ini banyak PR yang harus dikerjakan, kami sebagai pemilik penginapan akan memberikan harga terbaik untuk menarik minat. Begitu pun pemerintah permudah perizinan, memberikan pelatihan terkait hospitality atau lingkungan, dan menurunkan harga tiket pesawat agar lebih terjangkau,” sambung Syamsul.
Kemudian, selain menghadapi masalah eksternal, pengelola juga terus memperbaiki aspek internal, termasuk sistem sanitasi dan pengelolaan limbah. Menurut Syamsul, sebagian besar penginapan menggunakan sistem septik sederhana dengan pipa yang ditanam hingga kedalaman 50 sentimeter ke dalam tanah berpasir. “Ikan-ikan pun masih banyak di sekitar sini, artinya pembuangan limbah tidak mencemari,” jelasnya.
Namun, sebagian resort besar sudah menggunakan bio tank, sistem pengelolaan limbah ramah lingkungan yang lebih modern dan mahal. “Resort seperti Scuba Junkie dan DDL sudah pakai bio tank karena mereka juga melayani turis asing yang fokus ke diving,” katanya.
Terkait legalitas, penginapan-penginapan di atas laut harus mengantongi izin pemanfaatan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Izin tersebut berlaku selama 20 tahun jika seluruh proses perizinan lengkap. Jika belum lengkap, hanya berlaku selama dua tahun dan harus diperpanjang. “Wilayah pengelolaan dibatasi sampai ke palung atau tebing laut. Itu batas akhirnya. Tidak boleh melewati itu,” kata Syamsul.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian wilayah di sekitar pulau telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, sehingga pembangunan penginapan baru perlu mempertimbangkan zonasi dan izin dari pemerintah pusat.
Syamsul berharap ke depan, pengelolaan wisata di Pulau Derawan bisa semakin profesional dan memberdayakan masyarakat lokal. “Kami ingin agar warga tetap menjadi tuan rumah wilayah sendiri. Tapi untuk itu, regulasi, pengawasan, dan edukasi harus berjalan beriringan,” tutup Syamsul. (rdh)
NASYA RAHAYA
@nasyarahaya
Editor : Muhammad Ridhuan