KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Tekanan inflasi di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Maret 2025 menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kendati demikian, kenaikan tersebut masih berada dalam koridor target inflasi nasional yang ditetapkan.
Data Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim yang dirilis menunjukkan inflasi pada Maret 2025 mencapai 2,02 persen month-to-month (mtm). Jika dibandingkan secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Kaltim tercatat sebesar 1,36 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) berada di angka 0,75 persen.
"Lonjakan inflasi pada periode ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA yang sebelumnya berlaku pada Januari dan Februari," ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)Kaltim Budi Widihartanto.
Kedua, meningkatnya permintaan terhadap kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan datangnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, kelompok perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 1,32 persen (mtm).
Kenaikan tarif listrik pasca pencabutan diskon menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok tersebut.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut menyumbang inflasi sebesar 0,64 persen (mtm). "Peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan persiapan Idul Fitri mendongkrak harga sejumlah komoditas pangan. Tercatat, cabai rawit, ikan layang, udang basah, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang signifikan," lanjutnya.
Di sisi lain, beberapa komoditas justru mengalami deflasi pada Maret 2025, di antaranya daging ayam ras, bayam, sawi hijau, bahan bakar rumah tangga, dan kacang panjang. Deflasi pada komoditas ini diharapkan dapat sedikit menahan laju inflasi secara keseluruhan.
Meskipun terjadi kenaikan, Budi menyebut, jika Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga stabilitas harga. Berbagai upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus digencarkan.
"Kami terus berupaya memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani," ujarnya.
Beberapa program yang dijalankan antara lain mekanisasi pertanian, bantuan pupuk, serta bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok tani.
Untuk menjaga keterjangkauan harga selama bulan Ramadan, TPID juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di kantor pos kabupaten/kota se-Indonesia pada 1 hingga 29 Maret 2025. Di Kaltim sendiri, GPM tercatat dilaksanakan di kurang lebih 150 titik lokasi di seluruh kabupaten/kota.
Komoditas yang dijual dalam GPM meliputi aneka cabai dan sayur mayur.
Guna mendukung kelancaran distribusi, TPID juga memfasilitasi distribusi pangan kepada kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berpartisipasi dalam GPM. Komunikasi antar TPID se-Kaltim juga terus diperkuat melalui rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi.
"Selain itu, TPID juga menggandeng tokoh agama melalui program Ulama Peduli Inflasi untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat. Sosialisasi diversifikasi pangan juga terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta keluarga," sambungnya.
Himbauan untuk berbelanja secara bijak juga terus digaungkan. Ke depan, TPID Provinsi Kaltim berjanji akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Budi menyampaikan, TPID juga mendorong realisasi investasi sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim yang tinggi dan berkelanjutan, serta menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. (*)
Editor : Duito Susanto