KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kebijakan tarif ekspor terbaru yang digulirkan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) berpotensi memberikan dampak signifikan bagi industri sawit Kaltim, terutama produk-produk yang selama ini diekspor ke Negeri Paman Sam.
Ketua Gabungan pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim, Rachmat Perdana Angga, mengakui adanya potensi dampak negatif tersebut. "Dampaknya pasti ada, terkait kebijakan Trump. Sedang melakukan kajian, terkait adanya tarif ekspor terbaru, bagaimana dampak langsung terhadap industri kelapa sawit terutama produk ekspor ke luar, secara sekilas mata pasti ada dampaknya," ujarnya.
Namun, Gapki Kaltim tak tinggal diam. Angga mengungkapkan bahwa GAPKI pusat tengah bergerak cepat berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Langkah itu diambil untuk memperluas jangkauan pasar ekspor sawit Indonesia, tidak hanya terpaku pada AS.
"Perlu dicatat, tidak hanya Amerika pasar kita, GAPKI pusat juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Itu juga dipromosikan ke pasar lain tidak hanya Amerika saja, lebih luas ekspansinya," jelas Angga.
Pihaknya pun tetap berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit nasional, termasuk di Kaltim.
"Kita tetap minta dukungan pemerintah pusat, untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit ini, jangan sampai komoditi ini hilang seperti komoditas lain, diharapkan pemerintah membantu menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit," tegasnya.
Di sisi lain, kabar baik datang dari sisi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih bertahan di level atas dan dinilai cukup bagus. Angga sempat mewanti-wanti agar kenaikan harga TBS tidak lantas membuat minyak nabati, termasuk CPO (Crude Palm Oil), menjadi terlalu mahal.
"Saya sempat agak khawatir, jangan sampai minyak nabati ini masuk ke golongan minyak mahal. Selama ini keunggulan CPO lebih murah dibanding minyak nabati lain, dibanding minyak matahari misal. Jangan sampai terdongkrak harganya terlalu tinggi," ungkapnya.
Proyeksi ke depan untuk industri sawit Kaltim dinilai masih cukup menjanjikan. Apalagi, Presiden Prabowo telah mencanangkan program biodiesel B40, bahkan menuju B50, yang tentu akan membutuhkan pasokan CPO lebih banyak. Kebijakan tersebut diyakini akan menjaga stabilitas harga sawit dan memastikan permintaan yang berkelanjutan, sesuai dengan hukum ekonomi. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo