KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Hingga triwulan I 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur mengalami peningkatan.
Namun, masih dibayangi rendahnya serapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum optimal.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto menyampaikan, realisasi belanja APBN di Kaltim tercatat sebesar Rp 10,38 triliun atau 18,76 persen dari pagu APBN 2025.
“Capaian realisasi belanja APBN Kaltim tercatat Rp 10,38 triliun dengan pertumbuhan 2,03 persen (year on year/yoy). Realisasi itu lebih tinggi dibanding triwulan I tahun lalu yang hanya Rp 10,17 triliun,” ujarnya.
Peningkatan tersebut utamanya dipicu naiknya komponen transfer ke daerah, terutama pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh 15,51 persen (yoy).
Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang melonjak hingga 35,50 persen (yoy). Secara total, transfer ke daerah tumbuh 4,66 persen (yoy) pada periode laporan.
Berbeda dengan tren transfer daerah, realisasi belanja Kementerian/Lembaga justru anjlok hingga 30,18 persen (yoy).
Pada triwulan I 2025, nilai belanja K/L hanya mencapai Rp 2,19 triliun atau 12,94 persen dari pagu tahun ini yang sebesar Rp16,93 triliun.
Menurut Budi, hal tersebut disebabkan efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, serta adanya anggaran yang masih terblokir.
"Total anggaran terblokir mencapai Rp 2,76 triliun, tersebar di sejumlah kementerian. Porsi terbesar ada di Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp 1,85 triliun," jelasnya.
Efek dari kebijakan efisiensi juga tampak pada belanja modal yang menyusut drastis. Dari semula Rp 43,96 triliun pada triwulan I 2024, kini hanya menjadi Rp10,11 triliun pada periode yang sama tahun ini, atau turun 77 persen.
Pembangunan tahap II IKN tetap berjalan. Berdasarkan laporan Kementerian PUPR dan Otorita IKN (OIKN), total anggaran untuk pembangunan IKN tahap II pada tahun ini mencapai Rp 13,4 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp 5,3 triliun berasal dari DIPA existing OIKN 2025 dan tambahan Rp 8,1 triliun masuk dalam DIPA OIKN terbaru.
Namun, dari total anggaran itu, yang benar-benar siap digunakan baru Rp 4,2 triliun atau 31,34 persen, yang digunakan untuk konstruksi jalan (Rp3,1 triliun) serta penataan kawasan dan pengelolaan lainnya. Proses fisik dijadwalkan mulai dikerjakan pada awal Juni 2025.
Fokus penggunaan anggaran IKN tahun ini akan diarahkan pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan koneksi jalan antar Wilayah Pengembangan (WP) I dan WP II.
Dalam hal ini juga pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), serta pembangunan gedung legislatif dan yudikatif berikut ekosistem pendukungnya.
“Upaya pembukaan blokir akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pusat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” pungkas Budi.
Editor : Dwi Restu A