KALTIMPOST.ID-Kerusakan ruas jalan Karang Joang-Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sepanjang 13 kilometer kembali menjadi perhatian serius.
Akses yang sejak 2022 berstatus jalan nasional itu kini berlubang dan bergelombang. Kondisi itu menghambat kelancaran distribusi barang, sekaligus membahayakan keselamatan pengguna.
Padahal, jalur itu adalah urat nadi logistik menuju Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Kawasan Industri Kariangau (KIK), serta menjadi salah satu akses strategis menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan peran strategis pelabuhan dan KIK dalam menopang rantai pasok, kerusakan jalan itu seharusnya tidak dipandang sebelah mata. Apalagi, Kaltim tengah bersiap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Direktur PT KKT Enriany Muis mengatakan, kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap kelancaran logistik di Balikpapan.
“Truk-truk kontainer harus melambat di jalur ini. Waktu tempuh jadi lebih lama, dan itu menambah biaya distribusi. Padahal jalan ini sangat vital bukan hanya bagi KKT, tetapi juga kawasan industri dan jalur menuju IKN,” jelasnya.
Enriany menambahkan, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
Namun realisasi perbaikan belum bisa dilakukan tahun ini karena alasan keterbatasan anggaran.
BBPJN menyebut, perbaikan jalan di Kariangau memerlukan biaya sekitar Rp 5 miliar dengan konstruksi rigid pavement.
Prosesnya harus menunggu alokasi tahun depan. Namun, detail engineering design (DED) telah disiapkan dan diusulkan untuk penganggaran tahun 2026.
Hal itu juga memicu keprihatinan DPRD Kaltim. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa menunda terlalu lama.
“Jalan ini adalah jalur logistik utama. Kalau dibiarkan rusak, dampaknya bukan hanya ke KKT, tapi ke perekonomian Kaltim secara keseluruhan. Biaya distribusi naik, barang jadi lebih mahal, dan investor bisa ragu melihat lemahnya infrastruktur kita,” ujar mantan ketua DPRD Balikpapan itu.
Ia menambahkan, dalam konteks pembangunan IKN, akses Kariangau seharusnya masuk prioritas.
“Bayangkan, kita bicara soal ibu kota baru dengan konsep modern, tetapi akses jalan ke kawasan industri dan pelabuhan penopangnya justru rusak. Itu kontradiksi. Pemerintah pusat harus serius melihat persoalan ini,” tegas Abdulloh.
KIK dan TPK Kariangau adalah pintu masuk barang untuk proyek pembangunan besar, termasuk material menuju IKN.
Jika jalur distribusinya terganggu, otomatis akan menambah beban biaya logistik dan memperlambat realisasi investasi.
“Kalau pemerintah pusat menunggu anggaran 2026, dampak ekonominya sudah terasa dari sekarang. Kita harus mencari opsi lain, selain pusat mungkin dengan kolaborasi APBD Kaltim atau pola pembiayaan bersama. Yang jelas, jangan biarkan ini molor,” kata politikus Partai Golkar itu. (rd)
ULIL MUAWANAH
Editor : Romdani.