KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan bakal menjamin keberlangsungan usaha dan melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kepastian ini diutarakan dalam coffee morning dan dialog terbuka di Hotel Platinum and Convention Hall Balikpapan, Selasa (28/10).
Ketua Kadin Balikpapan Noval Asfihani menegaskan, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan kebijakan pajak yang adil dan mendukung pertumbuhan pelaku usaha kecil. Ia menilai, perubahan di tingkat nasional, khususnya pergantian kepemimpinan harus diikuti dengan komunikasi yang jelas kepada dunia usaha.
“Pemerintah dan pelaku usaha harus berada di pihak yang sama. Dunia usaha tidak menolak kewajiban pajak, tetapi memerlukan kepastian hukum dan arah kebijakan yang relevan. Dialog seperti ini penting agar suara UMKM didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan nasional,” kata Noval di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, forum ini juga menjadi momentum untuk menyatukan pandangan antara pelaku UMKM, lembaga keuangan, serta pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi era baru. Noval menekankan bahwa sinergi antara sektor publik dan privat harus diperkuat untuk menjamin keberlanjutan usaha dan daya saing nasional.
“Kita harus menjadikan momentum ini sebagai semangat untuk bersatu menghadapi tantangan strategis. UMKM perlu didorong agar naik kelas melalui dukungan kebijakan yang terukur dan berpihak,” tambahnya.
Dalam sesi pembukaan, Adamin Siregar, Staf Ahli Bidang Sosial Kesejahteraan dan Pengembangan SDM Pemerintah Balikpapan menyampaikan, pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif.
Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal yang perlu didukung dengan regulasi yang seimbang.
“Kebijakan perpajakan harus proporsional dan berpihak. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan kemudahan berusaha,” kata Adamin.
“Kami juga terus mendorong digitalisasi layanan perizinan, simplifikasi regulasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga keuangan agar ekosistem bisnis di Balikpapan semakin kuat dan berdaya saing," lanjutnya.
Adamin menambahkan, arah pembangunan ekonomi Balikpapan bertumpu pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pemerintah daerah ingin memperkuat penerimaan negara dan daerah tanpa membebani pelaku usaha kecil, sekaligus menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah.
“Balikpapan harus menjadi kota yang ramah investasi dan ramah UMKM, kota yang inklusif dan berkemajuan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Ketua Kadin Kalimantan Timur, Oni Fakhrizni, menegaskan pentingnya keberpihakan kepada UMKM dalam setiap kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, UMKM adalah sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja dan terbukti tangguh menghadapi krisis, termasuk pandemi Covid-19.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Maka, kebijakan apa pun, termasuk perpajakan, harus dibuat dengan semangat keberpihakan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk memastikan mereka terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah,” ungkap Oni.
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini menghadirkan sesi pemaparan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) mengenai skema pembiayaan untuk pelaku UMKM, serta diskusi panel bersama Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Timur–Utara. Forum ini diakhiri dengan sesi tanya jawab terbuka dan perumusan rekomendasi bersama.
Acara dihadiri oleh sejumlah perwakilan dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan pejabat pajak. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan terkait penyederhanaan sistem pelaporan pajak dan kebutuhan akan edukasi fiskal bagi UMKM.
Noval Asfihani menutup acara dengan optimisme bahwa dialog seperti ini akan menjadi tradisi positif di Balikpapan. Ia berharap Kadin dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak dan berkelanjutan.
“Kepastian usaha adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan UMKM menjadi motor utama ekonomi Balikpapan dan Kalimantan Timur,” tutup Noval. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo