KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Kinerja sejumlah program prioritas pemerintah di Kaltim menunjukkan progres signifikan hingga 31 Oktober 2025. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim merilis capaian monitoring yang mencakup sektor sosial, pendidikan, hingga pangan dan energi.
Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, menyebut perkembangan ini sebagai indikator penguatan layanan publik di daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang mencatat capaian besar. Pembentukan 115 SPPG di 9 kabupaten/kota melibatkan 2.948 petugas, dengan 196 supplier aktif yang menyalurkan makanan bergizi kepada 274.106 penerima manfaat.
“Realisasi pembentukan SPPG telah mencapai 115 uni yang tersebar di 9 daerah yang melibatkan 2.948 petugas. Saat ini terdapat 196 supploer MBG yang aktif dan 274.106 penerima sudah terlayani,” kata Edih dalam rilis resminya.
Selain program pangan, pemerintah juga memperkuat sektor pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran pembiayaan rumah di Kaltim telah mencapai 2.075 unit pada 97 lokasi di 9 kabupaten/kota.
Total pembiayaan yang digelontorkan mencapai Rp269,52 miliar. “Program FLPP tetap menjadi tulang punggung akses hunian terjangkau bagi masyarakat,” jelas Edih.
Upaya penguatan ekonomi desa dan kelurahan lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga terus bergerak. Per Oktober, 1.030 koperasi sudah memiliki akun Simkopdes (microsite) sebagai basis digitalisasi koperasi.
Pemerintah Pusat turut mengucurkan DIPA 2025 senilai Rp9,36 miliar kepada Disperindagkop Kaltim untuk kegiatan pemberdayaan koperasi.
Di sektor pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terus berjalan dengan alokasi anggaran Rp69,2 miliar. Realisasi hingga Oktober mencapai Rp9,05 miliar, atau 13,08 persen.
Program revitalisasi sekolah juga menunjukkan kemajuan. Dari 29 madrasah yang diusulkan, 23 unit telah tuntas direhabilitasi dengan dana Rp1,28 miliar dari Kementerian PUPR dan Rp107,79 juta dari Kemenag. Selain itu, 8 sekolah di Penajam Paser Utara menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp4,1 miliar dari Kemendikdasmen RI.
Di bidang ketahanan pangan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp352,64 miliar APBN 2025 untuk Kaltim melalui lima kementerian/lembaga. Realisasi penyerapan telah mencapai 44,31 persen, atau Rp156,26 miliar.
Tak hanya pangan, Kaltim juga ditegaskan sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional. Produksi minyak di daerah ini mencapai 9.044 barel per hari, sementara gas mencapai 28,784 juta MMCF.
Di sektor biodiesel, Kilang Pertamina Balikpapan memiliki kapasitas pencampuran 360 ribu bbl/d untuk B-40, yang direncanakan naik menjadi B-50 pada Januari 2026.
Namun, Edih mengingatkan bahwa hilirisasi batubara masih menjadi pekerjaan rumah. “Komoditas batubara sebagai unggulan daerah masih secara ekonomis belum menunjukkan potensi hilirisasi yang signifikan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo