KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Rencana pembangunan Pasar Induk di Balikpapan kembali menemui jalan terjal setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah.
Pemotongan anggaran ini membuat seluruh kegiatan infrastruktur fisik di lingkungan Dinas Perdagangan Balikpapan untuk tahun 2026 dihentikan sementara, termasuk dua proyek strategis yang menjadi prioritas kota.
Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar menjelaskan, pemangkasan anggaran dan efisiensi yang dilakukan berdampak langsung pada dua program utama, yaitu pembangunan Pasar Induk dan revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan Barat.
Kedua proyek tersebut sebelumnya telah dialokasikan dalam rencana anggaran 2025, namun tidak dapat dilanjutkan karena penyesuaian fiskal dari pusat.
“Untuk 2026, kegiatan fisik kami tidak ada. Baik itu Pasar Induk maupun Pasar Inpres. Padahal sudah dianggarkan di 2025, tapi karena dana transfer dipangkas, semuanya tertunda,” kata Haemusri.
Pembangunan Pasar Induk sebenarnya telah memasuki tahap perencanaan sejak beberapa tahun lalu. Proyek tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 9 hektare di Balikpapan Utara.
Namun hingga kini, sekitar 4 hektare lahan masih bermasalah dan belum dapat dibebaskan. Salah satu kendala terberat adalah keberadaan 802 meter persegi lahan milik warga yang tepat berada di pintu masuk lokasi proyek.
“Kalau itu tidak diganti rugi, maka akan mengganggu kelancaran pembangunan karena itu akses masuk. Kami sudah komunikasi dengan camat dan lurah untuk mencari pemiliknya,” ucap Haemusri.
Berdasarkan master plan, pembangunan Pasar Induk diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 80 miliar. Namun hingga kini, proyek tersebut belum masuk ke tahap perencanaan detail engineering design (DED) karena pemerintah masih menunggu kepastian penyelesaian lahan serta kejelasan anggaran setelah pemangkasan dana transfer.
Mandeknya pembangunan Pasar Induk diyakini berdampak pada kemampuan Balikpapan memenuhi kebutuhan logistik wilayah yang semakin besar. Sebagai pusat distribusi bagi berbagai komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok di Kalimantan Timur, kota ini membutuhkan fasilitas pasar induk yang lebih modern dan terstruktur.
Tanpa pasar induk, distribusi barang ke kota dan kabupaten sekitar menjadi kurang optimal, terlebih dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akibat pembangunan IKN Nusantara.
Haemusri juga belum dapat memastikan bagaimana kelanjutan dari keterlambatan proyek ini, sebab bergantung pada pemulihan fiskal pemerintah pusat serta penyelesaian masalah lahan.
Dia berharap dukungan semua pihak agar proses pembebasan lahan bisa segera tuntas sehingga pembangunan dapat dimulai tanpa hambatan. “Kalau lahan selesai dan anggaran kembali normal, kita siap jalan,” ujarnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo