KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Di pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Balikpapan terus melandai. Data BPS per Agustus 2025 menunjukkan TPT berada di angka 5,69 persen, turun signifikan dari 6,99 persen pada periode yang sama tahun 2024.
Artinya, sebanyak 22.351 orang masih berstatus pengangguran, sebuah penurunan yang patut diapresiasi di tengah gejolak ekonomi global.
Namun, di balik angka yang membaik ini, tersimpan isu struktural serius mengenai kualitas dan penyerapan lulusan yang patut diwaspadai oleh para pemangku kebijakan. Penurunan pengangguran sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 69,86 persen, hanya sedikit turun dari tahun sebelumnya.
TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. BPS merinci, perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan sangat mencolok. "TPAK laki-laki mencapai 80,81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang hanya 59,06 persen," sebut Kepala BPS Balikpapan Marinda Dama.
Angka ini mencerminkan disparitas gender dalam keikutsertaan di pasar kerja, di mana perempuan masih menghadapi hambatan struktural atau kultural untuk berpartisipasi penuh, terutama di sektor-sektor non-jasa yang didominasi oleh laki-laki.
Sementara melihat korelasi antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan, lulusan SMA atau SMK mendominasi, baik dalam populasi pekerja maupun pengangguran.
Sebanyak 48,64 persen atau 186.204 penduduk bekerja berlatar belakang pendidikan SMA/SMK, namun pada saat yang sama, kelompok ini juga menyumbang pengangguran terbesar, yakni 11.008 orang atau 49,24 persen dari total penganggur.
Data ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan menengah dengan kebutuhan riil pasar kerja di Balikpapan, terutama kebutuhan untuk pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi atau keahlian vokasi yang sangat spesifik.
Marinda mengakui bahwa penurunan TPT yang ada adalah sinyal positif, namun meminta semua pihak untuk tidak terlena. "PR kita yang terbesar adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja agar bisa diserap di sektor formal, terutama bagi lulusan SMA/SMK yang saat ini mendominasi," tegas Marinda.
Ia menambahkan, fokus harus dialihkan dari sekadar menurunkan jumlah pengangguran menjadi meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa isu kualitas ini diperparah dengan komposisi pekerja yang mayoritas berada di sektor informal.
Hingga Agustus 2025, pekerja informal di Balikpapan mencapai 66,42 persen, lebih tinggi 1,22 persen poin dari Agustus tahun sebelumnya. Mayoritas pekerja ini berstatus berusaha sendiri atau pekerja bebas.
Peningkatan pekerja informal ini meski mengurangi angka pengangguran, seringkali tidak diimbangi dengan jaminan sosial, stabilitas pendapatan, dan perlindungan kerja yang memadai.
"Dan perlunya revitalisasi program pelatihan vokasi yang benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan industri di Balikpapan, terutama sektor manufaktur dan jasa yang membutuhkan keterampilan spesifik," lanjutnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo