KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Timur terus mengintensifkan pengendalian harga dan pasokan pangan sepanjang 2025. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga pemantauan harga dan stok secara rutin di seluruh wilayah.
Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 pada tahun pertama menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga kini, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi.
“Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Ke depan, koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan program pengendalian inflasi akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” terangnya, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga: Tekanan Akhir Tahun 2025, Wagub Kaltim Dorong Early Warning System Inflasi
Sepanjang 2025, TPID Kaltim mencatat telah melaksanakan 27 kali operasi pasar. Selain itu, Gerakan Pangan Murah digelar sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan 482 kali di tingkat kabupaten/kota, disertai pemantauan harian terhadap harga dan ketersediaan stok pangan.
Dari sisi penguatan pasokan, pemerintah daerah juga mengembangkan 21 Program Desa Korporasi Ternak. Program ini terdiri atas 15 koperasi sapi dan enam koperasi kambing yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain itu, cadangan pangan provinsi disalurkan ke wilayah rawan pangan, termasuk Mahakam Ulu dan Paser. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penanganan stunting.
Baca Juga: Kebakaran di Straat 3 Balikpapan, Seorang Bocah 11 Tahun Meninggal
Berbagai upaya ini menjadi bagian dari strategi TPID Kaltim dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat di Bumi Etam. (*)
Editor : Ery Supriyadi