KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kinerja belanja pemerintah daerah di Kalimantan Timur masih bertahan pada awal tahun 2026. Hingga Januari, secara konsolidasi seluruh pemerintah daerah di Kaltim mencatat pendapatan Rp 4,45 triliun atau 9,14 persen dari target tahunan. Namun belanja baru terealisasi Rp 578,33 miliar atau 1,09 persen.
“Dari data ini kita bisa menangkap bahwa belanja di pemerintah daerah ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan belanja kementerian/lembaga (K/L). Ini harus menjadi perhatian agar belanja ini dipercepat,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Edih Mulyadi.
Di Kaltim, pendapatan tercatat Rp 1,2 triliun atau 8,52 persen dari target. Namun belanjanya baru Rp 147,69 miliar atau belum mencapai 1 persen dari pagu tahunan.
Di sisi lain, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan positif. Hingga Januari 2026, PAD berhasil mengumpulkan Rp 944,32 miliar atau sekitar 9 persen dari target.
Rinciannya, pajak daerah terealisasi Rp 749,2 miliar atau naik 23 persen dibandingkan Januari 2025. Retribusi daerah bahkan melonjak 40 persen dengan realisasi Rp 149,05 miliar. “Retribusi naiknya 40 persen dibandingkan Januari tahun lalu. Ini hal yang cukup positif,” ujar Edih.
Untuk belanja operasi seluruh pemerintah daerah di Kaltim tercatat Rp 571,19 miliar atau naik 10,80 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tersebut mendorong belanja pegawai yang mencapai Rp 467,96 miliar atau naik 12,37 persen. Sementara belanja barang dan jasa Rp 95,34 miliar dan belanja hibah Rp 7,87 miliar, turun 71,7 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Edih berharap percepatan belanja daerah dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. “Kementerian Keuangan mengharapkan belanja-belanja ini dipercepat agar proses multiplier effect-nya berlangsung lebih cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tegasnya. (*)
Editor : Duito Susanto