KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Kaltim per 18 April 2026 memunculkan efek berantai dan berpotensi mengganggu stabilitas harga. Namun demikian, saat ini pelaku usaha memilih menahan diri sambil melihat kepastian pasokan dan respons kebijakan pemerintah.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Noval Asfihani menilai kenaikan harga kali ini masih relatif terkendali karena tidak menyentuh bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang selama ini menjadi penopang utama sektor transportasi dan distribusi barang.
Menurutnya, kondisi ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga harga agar tidak langsung melonjak.
“Kalau lihat dari kenaikannya, ini terjadi pada BBM nonsubsidi. Sementara BBM subsidi masih tetap, jadi harapannya pengusaha masih bisa menjaga stabilitas harga transportasi,” katanya, Minggu (19/4).
Baca Juga: Siap-Siap! Bontang Bakal Rekrut 127 Guru Baru, Gaji Dijamin Setara UMK dan Prioritas KTP Lokal
Dia mengingatkan faktor ketersediaan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas tersebut. Menurutnya persoalan tidak berhenti pada harga, melainkan pada distribusi dan kecukupan stok di lapangan.
Jika terjadi kelangkaan BBM subsidi, maka dampaknya bisa jauh lebih luas. “Tinggal bagaimana support dari pemerintah atas stok atau inventory BBM agar tidak mengalami kelangkaan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, dalam situasi pasokan terganggu, pelaku usaha hampir pasti akan beralih ke BBM non subsidi yang saat ini harganya lebih tinggi.
Peralihan ini akan meningkatkan biaya operasional, terutama di sektor logistik dan transportasi barang. “Kalau terjadi kelangkaan, pengusaha cenderung memilih BBM nonsubsidi. Dengan harga sekarang, pasti akan ada penyesuaian yang membuat harga komoditas ikut terkoreksi,” tegasnya.
Baca Juga: Mahasiswa Kaltim di Makassar Dukung Aksi 21 April, Dorong Evaluasi Kepemimpinan Daerah
Kondisi ini menciptakan semacam tekanan laten dalam rantai distribusi. Meski belum terlihat lonjakan harga secara langsung di pasar, pelaku usaha mulai menghitung ulang biaya operasional dan margin usaha. Terutama bagi sektor UMKM dan distribusi pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan ongkos angkut.
Di sisi lain, stabilitas harga BBM subsidi menjadi semacam “rem” sementara bagi inflasi daerah. Namun tanpa pengawasan distribusi yang ketat, potensi gangguan tetap terbuka. Apalagi Balikpapan sebagai kota jasa dan logistik sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Pelaku usaha kini berharap adanya langkah antisipatif dari pemerintah, tidak hanya dalam menjaga harga, tetapi juga memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan merata. Sebab dalam dinamika ekonomi daerah, kelangkaan sering kali lebih berdampak dibanding kenaikan harga itu sendiri.
"Stabilitas ekonomi daerah bukan hanya ditentukan oleh angka harga, tetapi oleh keseimbangan antara pasokan, distribusi, dan respons kebijakan yang cepat dan tepat," tegasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo