Rupiah, Dolar, dan Sistem yang Tak Netral

Azhari Novy Sucipto, Ekonomi Senior KPw BI Kaltim.

KALTIMPOST.ID - Pada Rabu, 22 April 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berdiri di podium konferensi pers dan mengucapkan kalimat yang langsung menjadi berita: “Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental”. Rupiah kala itu berada di level Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen dari akhir Maret.

Perlu dilihat lebih dalam bahwa pelemahan rupiah saat ini bukan anomali Indonesia. Won Korea Selatan jatuh hingga 1,5 persen pada pembukaan Senin 20 April, yakni penurunan terbesar dalam lebih dari sebulan, segera setelah eskalasi ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz kembali memanas.

Ringgit Malaysia dan baht Thailand juga ikut tertekan. Yen Jepang yang pada 2025 sempat menguat, kembali melemah seiring ketidakpastian kebijakan domestik merespon kondisi ini. Ini adalah reaksi serentak pasar negara berkembang terhadap satu pemicu yang sama, dolar menguat dan semua yang lain mengalah.

Mengapa dolar menguat ketika dunia tidak aman? Karena selama lebih dari tujuh dekade, sistem keuangan internasional telah mengondisikan dolar sebagai tempat berlindung paling akhir. Fondasi sistem ini sudah jauh diletakkan di Bretton Woods pada 1944, ketika Amerika Serikat menyimpan tiga per empat cadangan emas dunia dan secara efektif memimpin rekonstruksi tatanan pasca-perang.

Dolar dipatok ke emas, semua mata uang lain dipatok ke dolar. Ketika terjadi "Nixon Shock", di mana jendela emas pada 1971 ditutup (lahirnya fiat money), sistem itu runtuh secara formal, tetapi dolar tetap berdiri, kali ini ditopang oleh kesepakatan perdagangan minyak, Arab Saudi dan OPEC setuju untuk hanya menerima dolar dalam transaksi minyak. Dari situ lahirlah istilah petrodolar.

Implikasinya bagi negara seperti Indonesia sangat konkret dan struktural, seluruh impor minyak dibayar dalam dolar. Sebagian besar utang luar negeri berdenominasi dolar. Ketika The Fed memperketat kebijakan moneter, untuk alasan-alasan yang sepenuhnya bersifat domestik Amerika Serikat, arus modal bergerak keluar dari emerging markets, dolar menguat dan Rupiah melemah.

Pada kuartal I 2026 saja, modal asing keluar sebesar Rp28 triliun dari pasar keuangan Indonesia. Bukan karena ada yang salah dengan ekonomi kita. Tetapi karena itulah cara kerja sistem keuangan global.

RUPIAH UNDERVALUED

Ketika dinyatakan rupiah undervalued, kondisi ini merupakan hasil landasan analisis yang solid. Ekonomi domestik tumbuh solid, inflasi terkendali dalam target 2,5 persen plus minus 1 persen, cadangan devisa masih kuat di USD148,2 miliar per akhir Maret 2026.

Secara fundamental, rupiah seharusnya lebih kuat dari angka yang tertera di papan perdagangan. Sejumlah kerangka penilaian nilai tukar dari beberapa pendekatan serta model ekonometrika, hampir semua menunjukkan bahwa nilai rupiah saat ini berada di bawah ekuilibriumnya.

Rupiah berulang kali berada dalam posisi ini. Sejak 2015, 2018, 2020 hingga kini 2026. Ini bukan kebetulan, ini adalah cerminan dari ketergantungan struktural kita terhadap dolar, impor energi, arus modal portofolio jangka pendek yang volatile dan ekspor yang masih didominasi komoditas mentah dengan harga yang ditentukan di bursa Chicago dan London, yang tentunya juga dalam dolar.

PERGESERAN YANG TERJADI

Ironisnya, gangguan terbesar terhadap hegemoni dolar justru datang dari kawasan yang selama ini menjadi pilar penopangnya: Timur Tengah. Konflik Amerika Serikat – Israel dan Iran yang kembali meruncing pada April 2026 telah menghentikan sebagian besar lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang normalnya dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair global.

Deutsche Bank memperingatkan bahwa ini bisa menjadi katalis kunci bagi erosi dominasi petrodolar. Iran, yang sudah lama menjual sebagian besar minyaknya ke China dalam yuan, kini dilaporkan mempertimbangkan untuk mensyaratkan pembayaran yuan bagi kapal yang melintas di selat itu.

Pada saat yang bersamaan, Arab Saudi fondasi dari sistem petrodolar sejak 1974, semakin terbuka untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang di luar dolar. Arab Saudi saat ini bergabung dalam proyek mBridge, platform pembayaran lintas batas berbasis mata uang digital bank sentral yang dipelopori China dan sejumlah bank sentral lainnya.

Ini menjadi sinyal dari pergeseran sistem yang selama ini berjalan. Namun, perubahan semacam ini membutuhkan waktu panjang. Data SWIFT menunjukkan dolar masih mendominasi 49 persen pembayaran global, angka tertinggi dalam 12 tahun. Tapi tren jangka panjang jelas: pangsa dolar dalam cadangan devisa global telah turun dari 85 persen pada era 1970-an menjadi sekitar 50an persen kini.

Bagi Indonesia, ada ironi yang tidak bisa diabaikan: justru di saat dunia sedang perlahan bergerak mengurangi ketergantungan pada dolar, rupiah kembali tertekan oleh volatilitas yang lahir dari sistem dolar itu sendiri. Kita sedang berlayar di kapal yang sedang berganti Haluan, tetapi badai terjadi tepat di saat transisi itu berlangsung.

APA YANG SUDAH BENAR DAN HARUS DIPERCEPAT

Dari dalam Bank Indonesia, telah dilakukan upaya khusus untuk meminimalisasi dampak dari kondisi ini. Intervensi tiga lapis di pasar NDF offshore, spot domestik dan DNDF bekerja untuk meredam volatilitas tanpa menguras cadangan devisa secara berlebihan. Penyesuaian threshold transaksi valas yang diberlakukan mulai April 2026 memperkuat likuiditas.

Suku bunga acuan dipertahankan di 4,75 persen untuk menjaga daya tarik aset Rupiah di tengah tekanan capital outflow. Selanjutnya, pada 30 April 2026, Indonesia dan China akan meluncurkan pembayaran lintas batas berbasis QRIS, sebuah langkah kecil namun bermakna dalam peta de-dolarisasi.

Ini adalah kelanjutan dari kebijakan Local Currency Settlement yang nilainya telah tumbuh dari USD348 juta pada 2018 menjadi USD11,7 miliar pada pertengahan 2025. Namun ada dua hal yang perlu diperkuat dan memerlukan sinergi dari berbagai pihak.

Pertama, penetrasi LCS terhadap total perdagangan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Selama pelaku usaha besar masih lebih nyaman dengan dolar karena likuiditasnya, karena kebiasaan, karena mitra dagang di luar negeri masih menuntut dolar, perubahan struktural akan berjalan lambat.

Kedua, rupiah akan terus rentan selama struktur ekspor kita didominasi komoditas mentah. Penguatan rupiah yang berkelanjutan membutuhkan transformasi ekspor ke produk bernilai tambah tinggi, ini agenda yang jauh melampaui mandat bank sentral, dan memerlukan komitmen kebijakan industri jangka panjang.

KEPERCAYAAN DIBANGUN DENGAN KONSISTENSI

Rupiah yang undervalued hari ini bukan semata cerminan kegagalan kebijakan, ia adalah produk dari sistem keuangan global yang tidak pernah netral, yang sedang diuji oleh geopolitik paling kompleks sejak Perang Dingin. Tekanan yang sama sedang dirasakan oleh won, ringgit, baht, dan lira dengan intensitas yang berbeda-beda sesuai kedalaman ketergantungan masing-masing terhadap dolar.

Yang membedakan Indonesia, bukan apakah rupiah sedang tertekan atau semua mata uang emerging market sedang tertekan. Yang membedakan adalah seberapa cepat kita membangun fondasi yang membuat tekanan itu tidak bisa berulang terus dalam pola yang sama. Itu membutuhkan kebijakan LCS yang lebih dalam dan merata ke pelaku usaha kecil.

Itu membutuhkan pasar keuangan domestik yang lebih likuid sehingga referensi harga rupiah tidak tergantung pasar offshore. Dan di atas segalanya, itu membutuhkan ekspor Indonesia yang semakin bernilai tinggi, sehingga rupiah bergerak karena kekuatan produksi kita, bukan semata karena arah angin dari Washington atau kecemasan atas Selat Hormuz.

Kepercayaan pasar tidak dibangun dengan pernyataan. Ia dibangun dengan konsistensi kebijakan, diukir perlahan dalam setiap keputusan yang terukur dan dapat diprediksi. Indonesia sudah berada di jalur yang benar, tantangannya adalah memastikan agenda yang lebih besar, transformasi struktural ekonomi Indonesia, berjalan seiring, dan tidak tertinggal. (*)

Editor : Nugroho Pandu Cahyo

Berita Terkait