Oleh: Muhammad Aufal Fresky, esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan tinggi kita. Pemerintah berencana menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, Kamis (23/4).
Badri bahkan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta sarjana, tapi di lain sisi pengangguran juga tembus sampai satu juta. Oversupply atau pasokan berlebih menjadi perhatian utamanya. Betapa penawaran tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja.
Lebih-lebih prodi kependidikan/keguruan, yang kata Badri setiap tahunnya mewisuda 490 ribu mahasiswa. Sementara kebutuhan untuk prodi tersebut hanya sekitar 20 ribu. Sisanya, sebanyak 470 ribu kemungkinan besar menjadi pengangguran terdidik.
Apalagi saat ini pemerintah sedang memprioritaskan dan fokus pada delapan sektor strategis nasional yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Dan perguruan tinggi dalam hal ini seakan “dipaksa” untuk menyelaraskan dengan kebutuhan industri yang spesifik tersebut.
Alih-alih memperbaiki dan membangun ekosistem yang mendukung terserapnya lebih banyak lagi lulusan baru di berbagai industri dalam negeri, pemerintah justru mengambil jalan pintas yakni akan menutup prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Semakin kuatlah anggapan saya bahwa memang fungsi dan peran perguruan tinggi dipersempit hanya untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap menopang industri strategis nasional. Lantas, apa bedanya dengan Balai Latihan Kerja (BLK)? Bukankah peran kampus lebih luas atau lebih besar daripada hanya sekadar mencetak calon karyawan andal?
Industrialisasi dan komersialisasi yang menjangkiti perguruan tinggi telah menampakkan wajah barunya. Dengan rasionalisasi hendak menekan dan mengentaskan angka pengangguran, seolah semua indikator pencapaian atau keberhasilan diukur hanya dengan angka dan data lulusan yang terserap di DUDI.
Nalar pragmatisme, kalkulasi untung-rugi menyeret lembaga pendidikan tinggi kita menjadi berorientasi pada profit semata. Padahal tanggung jawabnya lebih dari sekadar menelurkan bibit-bibit muda yang mandiri dan kompeten.
Tapi juga bagaimana melahirkan sebanyak mungkin sarjana-sarjana visioner, berjiwa pemimpin, nasionalis, kreatif, inovatif, dan menjadi problem solver. Sarjana dengan mentalitas yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sarjana yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang tinggi. Jadi ukurannya bukan hanya kompeten atau tidak, kapabel atau tidak, bisa bekerja atau tidak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
