KALTIMPOST.ID - Ketika komunitas ilmuwan iklim mulai menyematkan nama 'Godzilla' pada sebuah fenomena cuaca, itu bukan hiperbola, tapi peringatan. Anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik kini diperkirakan mencapai +2,7°C di atas rata-rata historis, melampaui rekor yang pernah tercatat dalam sejarah pengamatan modern. Bagi Kaltim, ini bukan sekadar berita cuaca. Ini adalah peringatan ekonomi.
Indeks ENSO pada zona Nino 3.4 diprediksi mencatatkan anomali suhu hingga +2,7°C pada periode puncaknya, lebih tinggi dari El Nino 2015/2016 yang kala itu sudah mencapai +2,3°C dan diakui sebagai salah satu terkuat dalam dua dekade.
Pemodelan ensemble dari NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Badan Meteorologi Jepang (JMA), dan ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) secara konsisten menempatkan puncak intensitas pada Juli–Oktober 2026, dengan total durasi fenomena yang diperkirakan melampaui 18 bulan.
Rentang waktu sebesar itu bukan sekadar perpanjangan musim kemarau, namun berarti minimnya jeda pemulihan bagi sektor pertanian dan ekosistem yang terdampak. Mekanisme dampaknya bekerja melalui pelemahan sel Walker, yakni sistem sirkulasi atmosfer yang dalam kondisi normal mengalirkan massa udara lembab ke seluruh kepulauan Nusantara.
Ketika El Nino mengambil alih, sirkulasi itu melemah, massa udara kering mendominasi dan defisit curah hujan meluas ke hampir seluruh Indonesia. BMKG memproyeksikan penurunan curah hujan nasional antara 40 hingga 65 persen dari rata-rata normal sepanjang Mei–November 2026.
Kalimantan Timur berada di antara wilayah yang paling rentan. Curah hujan bulanan di puncak fenomena diproyeksikan hanya 30–50 mm, jauh di bawah rata-rata historis 120–180 mm per bulan, atau setara defisit 65–75 persen.
Dari angka itu, tiga ancaman beruntun muncul secara logis: kekeringan lahan yang menekan produksi pangan, kebakaran hutan dan gambut yang melahirkan kabut asap, serta penurunan debit Sungai Mahakam yang memotong urat nadi distribusi barang ke wilayah pedalaman.
Yang membedakan El Nino kali ini dari pendahulunya bukan hanya intensitasnya, tetapi durasinya. Dan dalam ekonomi, waktu adalah variabel yang kerap lebih menentukan daripada besaran guncangan itu sendiri.
CERMIN 2015: KETIKA EL NINO MENGGERUS EKONOMI KALTIM
Untuk memahami apa yang mungkin terjadi, kita perlu melihat ke belakang. El Nino 2015 yang saat itu sudah disebut sebagai salah satu terkuat dalam dua dekade memberikan pelajaran pahit yang masih relevan hingga hari ini. Pada periode Juni–Oktober 2015, curah hujan di Kaltim tercatat 50–60 persen di bawah normal. Stasiun BMKG Samarinda mencatat rekor 65 hari tanpa hujan berturut-turut.
Debit Sungai Mahakam anjlok hampir 56 persen dari normal, memutus jalur distribusi vital bagi masyarakat. Ratusan titik panas aktif menyulut karhutla di lebih dari seribu hektare lahan yang memaksa penutupan sekolah, membatalkan puluhan penerbangan di Bandara Sepinggan Balikpapan, dan menghantam produktivitas industri selama berpekan-pekan.
Di sektor pangan, produksi padi Kaltim terkoreksi 18,7 persen. Cabai merah, komoditas yang harganya paling sensitif terhadap guncangan pasokan, melonjak hingga 187 persen pada puncaknya. Harga komoditas bawang merah juga naik hingga 94 persen pada momen tersebut.
Karena Kaltim sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, penurunan produksi di Jawa dan Sulawesi Selatan yang terjadi bersamaan menciptakan efek berlipat ganda pada harga di tingkat konsumen.
Hasilnya: inflasi Kaltim menembus 7,65 persen (yoy) pada Oktober 2015, melampaui inflasi nasional yang 6,25 persen (yoy) di periode yang sama. Kelompok Bahan Makanan menjadi penyebab utama dengan level inflasi sebesar 10,75% (yoy). Itulah potret ekonomi Kaltim ketika Super El Nino melanda, bukan yang Godzilla.
PRAKIRAAN 2026: LEBIH DALAM, LEBIH LAMA
Dengan intensitas El Nino 2026 yang diprakirakan 15–20 persen lebih tinggi dari 2015 dan durasi yang lebih panjang, logika sederhana sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa dampak ekonominya berpotensi lebih berat. Namun persoalannya bukan hanya soal besaran, ini soal struktur transmisi yang kini lebih kompleks. Tekanan inflasi diperkirakan bekerja melalui empat jalur secara simultan.
Pertama, penurunan produksi pangan lokal yang menekan sisi pasokan secara langsung. Kedua, kenaikan biaya distribusi dan logistik, terutama di wilayah yang mengandalkan angkutan sungai dan udara.
Ketiga, terganggunya pasokan dari daerah asal yang juga terdampak kekeringan, sehingga ruang substitusi antarwilayah yang selama ini menjadi penyangga guncangan menyempit secara bersamaan. Keempat, pembentukan ekspektasi inflasi yang bila tidak dikelola dengan komunikasi yang tepat, dapat memicu perilaku panic buying dan memperbesar volatilitas harga melampaui fundamentalnya.
Tekanan ini hadir dalam konteks makroekonomi yang tidak sedang sepenuhnya tenang. Eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah sepanjang awal 2026 telah menopang harga minyak dunia di kisaran USD 90 per barel pada kuartal pertama.
Transmisinya ke dalam negeri sudah terasa melalui penyesuaian harga BBM non-subsidi dan avtur, yang pada akhirnya mendorong kenaikan tarif angkutan udara. Ketika guncangan iklim bertemu dengan tekanan biaya energi, dampak keduanya tidak bersifat aditif mereka saling memperkuat.
Di sisi lain, lanskap kebijakan respons kali ini jauh lebih terstruktur dibanding 2015. Di tingkat pusat, Kementerian Pertanian mendorong percepatan panen melalui optimalisasi kalender tanam dan memperkuat program pompanisasi dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 triliun.
Kementerian PUPR telah memetakan wilayah rawan dan menyiapkan rehabilitasi infrastruktur irigasi secara lebih terarah. Di tingkat daerah, TPID Kalimantan Timur mengoptimalkan tools MANDAU (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) dan Early Warning System untuk pemantauan harga dan pasokan komoditas secara real-time, dengan koordinasi yang diperkuat bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV. Program pompanisasi di level kabupaten/kota melengkapi sinergi vertikal antara kebijakan nasional dan respons lokal.
Ke depan, setidaknya tiga pilar strategis perlu diperkuat secara serius. Pertama, diversifikasi sumber pasokan pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang lebih konkret dan terukur, mengingat ketergantungan struktural Kaltim pada pasokan dari luar daerah adalah kerentanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu musim.
Kedua, subsidi ongkos angkut sebagai bantalan efektif meredam kenaikan harga di tingkat konsumen, khususnya di wilayah hulu Mahakam yang aksesibilitasnya paling terdampak penurunan debit sungai. Ketiga, penguatan cadangan pangan strategis daerah yang dimensinya disesuaikan dengan skenario gangguan distribusi akibat kemarau panjang.
El Nino Godzilla 2026 bukan sekadar ujian cuaca. Ia adalah ujian bagi kualitas tata kelola ekonomi kita di tengah momentum transformasi yang sedang berjalan. Kita pernah menghadapi tekanan serupa pada 2015 dan berhasil melewatinya, meski dengan biaya yang tidak kecil.
Kali ini, dengan intensitas yang lebih tinggi dan durasi yang lebih panjang, margin untuk kesalahan kebijakan jauh lebih sempit. Kesiapan yang dibangun hari ini adalah satu-satunya variabel yang masih sepenuhnya ada di tangan kita. (ndu)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo