KALTIMPOST.ID - Ada satu pertanyaan yang selalu menarik dalam ekonomi pembangunan: apakah belanja sosial itu beban fiskal, atau investasi? Pertanyaan ini bukan baru. Begawan ekonomi kita, Prof Sumitro Djojohadikusumo sudah lama menjawabnya. Bagi Sumitro, pengeluaran negara untuk pendidikan, kesehatan dan layanan dasar bukan pengeluaran konsumtif yang menggerogoti anggaran.
Ia adalah akumulasi modal manusia, fondasi paling tahan lama dari pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kemudian oleh banyak kalangan disebut sebagai inti dari Sumitronomics: bahwa kemakmuran berkelanjutan tidak bisa dibangun di atas perut bumi semata, melainkan di atas kualitas manusianya.
Perspektif Sumitronomics ini menemukan ruang pembuktiannya yang paling menarik hari ini di Bumi Etam. Melalui Program Gratispol yang diusung oleh Gubernur Rudy Mas'ud, pemerintah daerah secara sadar mengambil alih beban dasar warganya. Banyak kritikus awalnya sinis dan menganggap program semacam ini sebagai kebijakan populis yang membebani APBD.
Baca Juga: Tiongkok Jajaki Peluang Kerja Sama Energi Bersih, Tawarkan Teknologi untuk Gasifikasi Batu Bara
Namun, jika kita membedah rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim mengenai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara dingin, kita akan menemukan kesimpulan yang sebaliknya: belanja sosial ini justru bekerja sebagai bantalan ekonomi Kaltim.
Ekonomi Kaltim pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 2,99 persen secara year on year (yoy). Angka ini mungkin terlihat moderat. Namun, ada anomali yang sangat krusial di baliknya. Sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi tulang punggung utama Kaltim mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen akibat penurunan kinerja ekspor sebesar 3,81 persen.
Di sinilah Program Gratispol masuk melalui saluran transmisi ekonomi yang sangat taktis. Sepanjang awal tahun 2026, realisasi program ini bukan lagi sekadar angka di atas kertas kebijakan. Pemprov Kaltim tercatat bergerak cepat mengalirkan stimulus; mulai dari pencairan instan Rp103 miliar pada Februari 2026 untuk menggratiskan UKT semester genap 21 ribu mahasiswa, hingga total serapan kluster pendidikan Gratispol yang menembus angka Rp220 miliar per April 2026.
Anggaran jumbo ini langsung menyasar akar rumput: lompatan jumlah penerima manfaat beasiswa kuliah melonjak drastis hingga menyentuh 158.981 mahasiswa reguler (S1, S2, hingga S3) yang tersebar di 52 perguruan tinggi mitra di Kaltim. Ditambah lagi, di saat yang sama, pengadaan 64.000 seragam sekolah gratis mulai didistribusikan untuk menyambut tahun ajaran baru.
Secara teoritis, guyuran dana ini mengubah distribusi ekonomi domestik Kaltim. Data BPS mengonfirmasi bahwa dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh solid sebesar 5,96 persen. Ketika biaya kuliah anak dibayarkan penuh oleh Pemprov melalui skema Gratispol, terjadi apa yang dalam ekonomi disebut sebagai indirect income transfer (transfer pendapatan tidak langsung).
Uang belanja rumah tangga yang tadinya "terkunci" untuk mencicil UKT kampus atau membeli seragam, kini mencair menjadi disposable income pendapatan bersih yang siap dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Masyarakat tidak menyimpan uang ini, melainkan langsung memutarnya di pasar lokal.
Dampaknya langsung terpotret nyata pada struktur PDRB dari sisi lapangan usaha. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meroket tajam dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 15,94 persen. Disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh kokoh 14,97 persen, serta Sektor Jasa Lainnya yang tumbuh 15,78 persen.
Ini adalah bukti sahih dari efek pengganda (multiplier effect). Kebijakan Gratispol terbukti berhasil menggeser orientasi ekonomi Kaltim dari yang semula digerakkan oleh pengerukan komoditas mentah, dan mulai bergeser digerakkan oleh aktivitas konsumsi masyarakat yang produktif.
Realisasi masif kuota beasiswa Gratispol oleh Gubernur Rudy Mas'ud bukan sekadar bagi-bagi fasilitas cuma-cuma, melainkan sebuah pendekatan kontra-siklikal yang berbasis pada gagasan besar Sumitronomics.
Kaltim sedang membuktikan melalui Program Gratispol, bahwa cara terbaik menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukanlah dengan terus-menerus memanjakan sektor ekstraktif yang rentan, melainkan dengan berinvestasi penuh pada manusianya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo