KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Berbeda dengan sektor usaha lain yang dapat menyesuaikan harga jual ketika biaya produksi meningkat, pelaku industri pariwisata justru menghadapi situasi yang lebih rumit.
Banyak perusahaan wisata saat ini harus menanggung kenaikan biaya operasional tanpa bisa menaikkan harga paket yang telah dijual kepada wisatawan. Apalagi sebagian besar kontrak perjalanan wisata telah disepakati jauh sebelum wisatawan datang ke Indonesia.
“Kami biasanya menjual paket wisata satu tahun atau beberapa bulan sebelum keberangkatan. Jadi harga sudah ditentukan jauh-jauh hari,” tutur Owner Trans Borneo Adventure Tours & Travel Joko Purwanto.
Menurutnya, kontrak dengan agen perjalanan maupun wisatawan umumnya sudah dibuat sejak awal tahun. Saat biaya operasional meningkat di tengah perjalanan, perusahaan tidak memiliki ruang untuk melakukan revisi harga.
Baca Juga: Dolar Naik Tekan Biaya Suku Cadang, Operator Bus Wisata di Balikpapan Mulai Setop Armada
“Sekarang sudah masuk pertengahan tahun. Paket-paket untuk Juni, Juli dan Agustus sudah terjual semua. Banyak yang sudah membayar deposit dan melakukan konfirmasi,” katanya.
Akibatnya, seluruh kenaikan biaya harus ditanggung langsung oleh perusahaan. “Kami tidak bisa tiba-tiba menaikkan harga karena itu melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Akhirnya pengusaha yang menanggung selisih biaya tersebut,” ujarnya.
Joko menjelaskan bahwa kondisi ini membuat margin keuntungan terus menipis. Bahkan pada sejumlah paket wisata tertentu, kenaikan biaya operasional berpotensi menggerus keuntungan yang telah dihitung sejak awal.
“Walaupun dolar naik, bukan berarti kami otomatis untung. Justru biaya yang kami keluarkan jauh lebih besar dibanding tambahan pendapatan yang mungkin diperoleh,” katanya.
Menurutnya, tantangan tersebut membuat banyak pelaku usaha memilih menahan ekspansi dan fokus menjaga keberlangsungan bisnis. “Yang penting sekarang bertahan dulu. Karena kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, banyak usaha yang akan kesulitan menjaga arus kas,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memahami karakteristik industri pariwisata yang memiliki siklus bisnis berbeda dibanding sektor perdagangan atau manufaktur.
“Pariwisata tidak bisa langsung menaikkan harga ketika biaya naik. Ada kontrak, ada komitmen dengan wisatawan dan agen perjalanan yang harus dipatuhi,” katanya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo