KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Perputaran uang masyarakat masih cukup baik. Namun kondisi ini tidak serta merta membuat kas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ikut menebal. Di lapangan, sebagian pelaku usaha justru mengeluhkan pembeli yang makin selektif dan omzet menyusut.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat konsumsi rumah tangga di Kaltim masih tumbuh 5,96 persen pada triwulan I-2026. Kondisi ini menjadi paradoks. Ketika data makro masih menunjukkan konsumsi tumbuh, sebagian UMKM merasakan permintaan yang melemah.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda Darmawati menilai situasi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan daya beli masyarakat Kaltim secara keseluruhan sedang turun.
“Keluhan UMKM mengenai penurunan omzet dan jumlah pembeli merupakan sinyal yang perlu diperhatikan, tetapi belum cukup untuk langsung menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat Kaltim secara agregat mengalami pelemahan,” ujarnya.
Baca Juga: Rahasia Sengkel Meleleh di Mulut, Chef Aston Samarinda Rela Masak Daging sampai 18 Jam
Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar uang yang masih dibelanjakan masyarakat. Yang tak kalah penting adalah ke mana uang tersebut mengalir.
Masyarakat masih melakukan konsumsi, tetapi mulai mengubah prioritas. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok, pendidikan, transportasi, kesehatan dan kewajiban rutin cenderung dipertahankan. Sementara belanja tersier dan rekreasional lebih mudah ditunda.
“Dengan kata lain, persoalannya bisa bukan hanya berapa banyak masyarakat membelanjakan uangnya, tetapi juga untuk apa uang tersebut dibelanjakan dan ke mana aliran belanja itu berpindah,” katanya. Perubahan tersebut dapat menjelaskan mengapa konsumsi rumah tangga secara makro masih tumbuh, tetapi sebagian UMKM merasa kehilangan pembeli.
Tekanan semakin terasa ketika harga kebutuhan ikut naik. Inflasi Kaltim pada Juni 2026 tercatat 3,20 persen secara tahunan. Kenaikan harga membuat rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran, terutama ketika pendapatan tidak bertambah sebanding.
Baca Juga: Pisang Goreng Naik Kelas di Aston Samarinda, Renyah Tempura Berpadu Es Krim
Akibatnya, konsumen cenderung mencari produk yang lebih murah, porsi lebih kecil, promo atau barang yang dianggap memberikan nilai paling sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Bagi UMKM, perubahan kecil dalam perilaku konsumen dapat berdampak besar. Sebab, ruang usaha mikro dan kecil untuk menanggung penurunan permintaan relatif terbatas.
Ketika omzet turun, bukan hanya laba yang tergerus. Arus kas ikut tertekan, sementara biaya sewa, listrik, bahan baku, cicilan dan upah tetap berjalan. Sektor yang bergantung pada konsumsi nonpokok seperti kuliner tertentu, fesyen, hiburan, jasa rekreasi dan perdagangan barang tersier menjadi kelompok yang lebih rentan.
Namun, tekanan tersebut belum otomatis berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). UMKM biasanya lebih dulu melakukan efisiensi dengan mengurangi jam operasional, menunda perekrutan, mengurangi shift, hingga memangkas lembur. Jika penurunan omzet berlangsung berkepanjangan, barulah pengurangan tenaga kerja menjadi risiko yang lebih serius.
Data BPS mencatat jumlah penduduk bekerja di Kaltim pada Februari 2026 sekitar 1,995 juta orang. Angka itu turun 14.776 orang dibandingkan Februari 2025. Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,27 persen dan proporsi pekerja paruh waktu meningkat 0,92 poin persentase.
“Penyerapan tenaga kerja dapat terlihat stabil secara statistik, tetapi pekerja bisa mengalami pengurangan jam kerja atau pendapatan,” jelasnya. Karena itu, UMKM didorong tidak sekadar mengejar omzet. Menjaga arus kas, mengurangi stok yang lambat berputar, mempertahankan pelanggan lama, serta menyediakan pilihan produk sesuai kemampuan belanja konsumen menjadi strategi penting.
Baca Juga: Tak Mau Pasrah Anggaran Kantor Dipangkas, UMKM Balikpapan Ini Jual Pengalaman
Pemerintah pun dinilai perlu bergerak di dua sisi. Menjaga harga kebutuhan pokok agar daya beli tidak semakin tergerus, sekaligus memperkuat UMKM melalui akses pembiayaan, perluasan pasar, pendampingan, digitalisasi, dan belanja pemerintah yang memberi ruang bagi produk lokal.
Sebab, meski ekonomi Kaltim masih tumbuh 2,99 persen secara tahunan pada triwulan I-2026, tantangannya bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut harus terasa hingga ke omzet pelaku usaha, pendapatan pekerja, dan kemampuan masyarakat berbelanja. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo