KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ancaman penurunan produksi akibat kemarau tidak lantas membuat pemerintah daerah kehilangan bantalan pangan. Kalimantan Timur masih memiliki cadangan beras pemerintah yang disiapkan untuk menghadapi gangguan pasokan maupun kondisi darurat pangan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan mengatakan, cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) beras yang tersedia di tingkat provinsi mencapai sekitar 401 ton. Jika ditambah cadangan yang dimiliki pemerintah kabupaten dan kota, total CPPD beras di seluruh Kaltim mencapai sekitar 1.208 ton.
Cadangan tersebut disimpan di gudang Bulog dan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan ketika terjadi gangguan distribusi maupun kondisi tertentu yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh bahan pangan.
Baca Juga: Pendapatan Bontang Naik Rp26 Miliar di APBD-P 2026, PAD Malah Turun dan Belanja Dipangkas
Berdasarkan proyeksi kebutuhan, cadangan beras yang dimiliki Kaltim masih mencukupi hingga akhir 2026. Bahkan, hasil perhitungan pemerintah menunjukkan adanya cadangan yang dapat menopang kebutuhan selama sekitar 50 hari.
Bantalan pangan juga tersedia untuk komoditas lainnya. "Cadangan gula diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 14 hari, sedangkan minyak goreng sekitar 40 hari," beber Fahmi.
Ketersediaan tersebut menjadi penting karena ancaman terhadap pangan tidak hanya berasal dari sisi produksi. Gangguan distribusi akibat cuaca juga dapat membuat pasokan tidak sampai ke wilayah tertentu meskipun stok secara keseluruhan tersedia.
Kondisi itu salah satunya terlihat di Mahakam Ulu. Surutnya Sungai Mahakam membuat jalur distribusi menuju wilayah hulu terganggu. Pemerintah kemudian menggunakan cadangan pangan untuk merespons kondisi tersebut.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kutim Melambat, Pemkab Kejar Target 6 Persen lewat Investasi dan APBD
Namun, Fahmi mengakui masih terdapat pekerjaan rumah di sisi kelembagaan. Mahakam Ulu menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltim yang belum memiliki CPPD sendiri. Pemkab Mahulu sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pada 2026. Hanya saja, penggunaannya masih terkendala belum tersedianya standar harga sebagai dasar pembelian beras untuk cadangan pangan.
Untuk daerah lain, Fahmi memastikan cadangan pangan pemerintah daerah relatif tersedia. Selain CPPD, pemerintah juga mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga. Hingga Agustus 2026, tercatat sekitar 270 kali GPM telah dilaksanakan di Kaltim, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemprov telah melaksanakan delapan kali GPM, sementara sejumlah daerah jauh lebih intensif. Balikpapan tercatat menggelar kegiatan lebih dari 80 kali, sedangkan Samarinda dan Kutai Barat masing-masing telah melaksanakan lebih dari 30 kali.
“GPM ini dalam rangka untuk mengintervensi ketika harga-harga tadi tinggi kemudian ketersediaannya agak sulit di beberapa tempat tertentu,” lanjut Fahmi.
Menurutnya, intervensi tersebut diperlukan agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga. Dengan begitu, gangguan produksi maupun distribusi tidak serta-merta diterjemahkan menjadi lonjakan harga yang membuat pangan semakin sulit dijangkau masyarakat.
Di tengah ketidakpastian cuaca, pemerintah pun menempatkan cadangan pangan bukan hanya sebagai stok, tetapi sebagai instrumen respons ketika terjadi gangguan di lapangan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo