KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Balikpapan memperluas intervensi pasar untuk menjaga harga pangan. Hingga Agustus 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar sebanyak 87 kali, termasuk tujuh pelaksanaan sepanjang Agustus.
Frekuensi intervensi tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah daerah bersama Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Balikpapan untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika pasokan pangan.
Kepala KPwBI Balikpapan Robi Ariadi mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi berbagai program, mulai pemantauan harga, stabilisasi pasar hingga penguatan pasokan antardaerah.
"Sejumlah langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah terus ditempuh untuk mendukung kelancaran pasokan dan distribusi, serta terjaganya ketersediaan stok komoditas pangan strategis," ucap Robi, Jumat (11/9).
Baca Juga: Jadwal Pasar Murah BSCC Dome Balikpapan: Sedia Beras Murah hingga Tukar Elpiji
Upaya tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga tidak hanya mengandalkan satu instrumen. Di Balikpapan, GPM menjadi salah satu instrumen yang paling intensif digunakan. Sepanjang Agustus saja, tujuh kegiatan GPM dilaksanakan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat.
Sementara TPID Kabupaten PPU telah melaksanakan 27 kali GPM, Pasar Murah maupun Operasi Pasar, termasuk empat kali sepanjang Agustus. "Intervensi pasar tersebut berjalan bersamaan dengan Operasi Pasar LPG 3 kilogram serta optimalisasi Kios GESIT dan Kios Penyeimbang," sebutnya.
Di sisi lain, TPID juga mulai memperkuat strategi dari sisi produksi. Contohnya, peningkatan produktivitas dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP) dilakukan melalui Tani Camp, Gerakan Tanam Cabai serta pemanfaatan pekarangan di PPU dan Balikpapan.
Strategi tersebut menjadi penting karena tekanan inflasi pangan tidak hanya muncul akibat permintaan yang tinggi, tetapi juga perubahan produksi dan kelancaran pasokan. Pada Agustus, misalnya, Balikpapan memang mencatat deflasi 0,03 persen. Namun kelompok makanan, minuman dan tembakau masih memberikan andil inflasi sebesar 0,18 persen.
Baca Juga: Puluhan Tenant Ramaikan Pasar Murah Mahligai Nusantara, Perumda Pangkas Harga Beras dan Telur
Ikan layang, cabai rawit, kacang panjang, jagung manis dan ketimun menjadi komoditas yang mendorong kenaikan harga. Situasi berbeda terjadi pada sejumlah komoditas lain. Bawang merah dan tomat justru mengalami penurunan harga karena pasokan dari sentra produksi meningkat seiring masuknya periode panen.
"Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan komoditas. Karena itu, TPID juga mengembangkan strategi pengamanan pasokan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD)," ucapnya.
Balikpapan dan PPU memperkuat kerja sama dengan Kabupaten Karo. Sementara Balikpapan juga menjalin kerja sama dengan Kabupaten Bulukumba untuk mendiversifikasi dan mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura.
Diversifikasi sumber pasokan menjadi semakin penting di tengah risiko El Niño yang berpotensi mengganggu produksi di sejumlah daerah sentra. "Kerja Sama Antardaerah terus dilakukan untuk mendiversifikasi dan mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura," kata Robi.
Selain intervensi langsung dan pengamanan pasokan, TPID juga memperkuat sistem pemantauan. Pemantauan harga dan pasokan dilakukan secara terintegrasi melalui early warning system. Pembaruan harga bahan pokok penting dan neraca pangan juga terus dilakukan untuk membaca potensi tekanan sejak dini.
Baca Juga: Menggeris Bawa Kayu Kaltim ke Rekor MURI, Buat Jam Tangan Kayu Terkecil, Dibanderol Mulai Rp 4 Juta
Langkah antisipasi tersebut dilakukan karena masih terdapat sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun. Musim kemarau yang puncaknya diprakirakan berlangsung pada triwulan III 2026 dapat menekan produksi pertanian. Pada saat yang sama, dampak El Niño yang lebih kuat berpotensi mengganggu produksi pangan di Jawa yang menjadi salah satu pemasok utama Balikpapan, PPU dan Paser.
Tekanan juga dapat datang dari sisi permintaan. Akselerasi operasional SPPG sepanjang 2026 berpotensi meningkatkan kebutuhan sejumlah komoditas pangan. Robi mengatakan BI bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi melalui wadah TPID.
"Ke depan, KPw BI Balikpapan akan terus membangun dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam wadah TPID, untuk mendorong implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera atau GPIPS secara konsisten, terukur dan berkesinambungan," ujarnya.
Baca Juga: Pelabuhan Balikpapan Masih Rajai Ekspor Kaltim, Tembus USD 465 Juta
Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Pengendalian inflasi juga akan mengacu pada roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 untuk wilayah Balikpapan, PPU dan Paser.
Dengan 87 kali GPM di Balikpapan hingga Agustus, pengendalian inflasi di kawasan ini menunjukkan pendekatan yang semakin berlapis. Intervensi harga dilakukan di pasar, sementara ketahanan pasokan dibangun melalui produksi lokal, kerja sama antardaerah dan sistem pemantauan.
"Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh strategi tersebut mampu menghadapi tekanan yang berasal dari perubahan cuaca, gangguan produksi maupun peningkatan permintaan pangan hingga akhir tahun," ucapnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo