KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kalangan pelaku usaha perhotelan di Balikpapan menaruh harapan besar terhadap figur Menteri Keuangan yang baru agar mampu menggairahkan kembali roda perekonomian nasional yang sempat lesu.
Kebijakan fiskal yang tepat dinilai sangat krusial, mengingat sektor perhotelan selama beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan berat akibat penurunan tingkat hunian atau okupansi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Soegianto mengungkapkan, pengetatan anggaran belanja dan kegiatan yang diberlakukan pemerintah berdampak langsung terhadap industri pariwisata dan akomodasi.
"Selama beberapa tahun belakangan ini kondisi ekonomi memang sangat memprihatinkan, apalagi dilihat dari segi perhotelan. Okupansi kan sulit sekali karena masih adanya pengetatan anggaran-anggaran," ucap Soegianto yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional Platinum Hotel Indonesia.
Baca Juga: Bukan Cake Biasa, Paduan Kurma dan Wortel di Grand Jatra Balikpapan Ini Bikin Penasaran
Menurut Soegianto, perombakan atau pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan sepenuhnya merupakan hak prerogatif pimpinan negara. Namun, pergantian tersebut harus menjadi momentum perbaikan arah perekonomian ke depan. "Kalau memang itu keputusan pimpinan, ya diharapkan dengan pergantian ini tentunya ekonomi kita menjadi jauh lebih baik," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa menteri keuangan yang baru diharapkan tidak hanya sekadar meneruskan pola kerja atau kebijakan lama yang belum optimal. Keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh menjadi kunci pemulihan daya beli masyarakat.
"Diharapkan menteri baru keuangan bukan hanya melanjutkan, tapi memperbaiki lebih baik lagi. Itulah harapannya, bagaimana ekonomi itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia," tegas Soegianto.
Baca Juga: 23 Tahun di Pelayaran, Emelda Andayani Kembali ke Dunia Fesyen Lewat Pendidikan
Soegianto enggan menanggapi pergantian pejabat tersebut secara personal atau politis. Baginya, kalangan pengusaha hanya fokus pada dampak nyata kebijakan terhadap aktivitas pasar dan perputaran uang di daerah.
"Kalau dari pergantian secara individual, kita tidak bisa mengomentari. Yang jelas kalau dari kita sebagai pengusaha, ya mengharapkan ekonomi harus lebih baik dan semua masyarakat bisa merasakannya," pungkasnya.
Kelesuan yang dialami bisnis perhotelan selama ini menjadi cerminan bahwa pengetatan anggaran instansi pemerintah turut menekan ekosistem usaha turunan di daerah. Kalangan dunia usaha di Kota Minyak kini menunggu terobosan kebijakan fiskal yang lebih ramah terhadap belanja produktif agar denyut ekonomi kembali berputar kencang. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo