KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Tekanan inflasi Kaltim pada 2026 tak hanya bersumber dari pangan. Kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah juga diprakirakan menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM) hingga biaya transportasi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Bayuadi Hardiyanto menyebut, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berpotensi mendorong harga BBM nonsubsidi. Selain BBM, tekanan juga berpotensi berasal dari penyesuaian tarif layanan air minum dan risiko keterbatasan pasokan LPG.
Sektor transportasi turut menjadi perhatian karena kenaikan tarif dan biaya tambahan angkutan udara dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Namun, terdapat faktor yang dapat menahan kenaikan biaya transportasi. Peningkatan kapasitas angkutan melalui penambahan rute penerbangan dan penguatan layanan transportasi antarkota berpotensi memperbesar kapasitas angkut.
Baca Juga: Lewat Aplikasi PRO-KUBAR, Menata Aset Daerah Kutai Barat Secara Digital
Kondisi tersebut diharapkan dapat membatasi kenaikan tarif perjalanan di tengah potensi tekanan biaya. "Untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran, TPID Kaltim memperkuat pengendalian pada aspek pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga," ungkap Bayuadi.
Langkah itu dilakukan melalui pemantauan harga dan pasokan secara berkala serta berbagai program pengendalian inflasi. Bayuadi menyebut implementasi GPIPS menjadi salah satu kerangka utama pengendalian inflasi daerah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, sekaligus komunikasi kebijakan.
“Program pengendalian inflasi difokuskan pada penguatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi kebijakan dalam kerangka Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo