Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang Tavip Nugroho mengatakan secara kenyamanan memang masyarakat menginginkan water barrier di jalur itu dibuka. Namun demikian ada aspek yang perlu menjadi perhatian.
“Aspek keselamatan itu nomor satu. Jangan sampai begitu dibuka justru kekuatiran kejadian seperti dahulu terjadi lagi,” kata Tavip.
Apalagi saat ini posisi rekayasa lalu lintas sudah aman. Nantinya hasil kajian dari forum grup diskusi (FGD) Lalu Lintas akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan.
Mengingat status jalan Letjen S Parman itu merupakan jalan nasional. Tentunya Kemenhub juga ahli dalam rekayasa lalu lintas.
“Kami akan bawa ke kementerian. Pusat yang akan memutuskan,” ucapnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar. Dalam pilar FGD Lalin ada beberapa stakeholder yang terlibat. Mulai dari Dishub, Satlantas Polres Bontang, Dinas PUPRK, Diskes, dan Bapperida.
Terkait dengan pemasangan lampu peringatan hati-hati, Dishub akan melakukan pemeriksaan. Pasalnya dikatakan dia ada satu unit di tanjakan yang telah terpasang.
“Dipantau dulu apakah masih berfungsi atau tidak. Jika masih berfungsi maka kami tetap akan tambah. Jadi nanti ada dua,” tutur dia.
Pengadaan ini di APBD Perubahan. Termasuk dengan rencana pemasangan markah penggaduh. Sehingga sopir ada peringatan untuk menurunkan kecepatan kendaraan.
“Jadi ada tiga markah penggaduh yang nanti dipasang. Di bagian atas, tengah, dan dekat lampu lalu lintas. Ketika lewat kendaraan akan bergetar sebagai informasi,” terangnya.
Selain itu, Dishub juga akan memasang rambu lalu lintas untuk menurunkan kecepatan bagi pengendara yang melintas.
Terkait dengan anggaran yang disiapkan, ia belum bisa membeberkannya. Sebab penganggaran tidak hanya satu titik. Melainkan untuk pengadaan seluruh Bontang.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Nursalam meminta agar akses menuju gapura rumah sakit bisa dilewati dari arah kota.
Sebab selama ini pasien maupun penjenguk ketika masuk RSUD Taman Husada harus memutar jauh. Tepatnya di dekat Tugu Selamat Datang.
“Tolong dibuka akses RSUD. Ini sudah beberapa kali rapat tetapi belum ada solusi,” kata Nursalam.
Politisi Partai Golkar ini mengacu UU 22/2009 pasal 8 bahwasanya untuk rekayasa arus lintas menjadi ranah pemerintah daerah.
Tetapi terkait pengawasan dan penindakan itu merupakan wewenang kepolisian. “Ini dari mana ketentuannya harus berkoordinasi dengan kepolisian terkait rekayasa arus lalu lintas,” ucapnya.
Salam menilai skema yang ada saat ini justru berbahaya. Sebab dari arah Tugu Selamat Datang ke kota terdapat dua instruksi yang berbeda.
Ketika lurus bisa langsung jalan, sedangkan menuju arah Bontang Lestari harus mengikuti lampu lalin.
“Justru ini berbahaya. Karena dari rumah sakit ketika keluar potensi tidak melihat dari arah kanan. Padahal dari arah itu harus jalan terus. Bisa tergilas itu,” pungkasnya. (*)
Editor : Almasrifah