BONTANG - Masa jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati, akan segera berakhir. Per November 2025 mendatang, pejabat perempuan yang akrab disapa Bu Iin itu akan memasuki masa purna tugas. Posisi strategis tersebut pun akan diisi sementara oleh pelaksana tugas (Plt) sebelum dilakukan lelang jabatan secara terbuka.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan jabatan Sekkot tidak termasuk dalam seleksi terbuka enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini sedang berlangsung. Menurutnya, jabatan Sekkot memiliki mekanisme seleksi tersendiri.
“Nanti akan diseleksi tersendiri khusus untuk Sekkot,” kata Neni.
Neni menjelaskan, tidak ada persyaratan khusus bagi calon Sekkot. Namun, ia berharap sosok yang terpilih nanti memiliki semangat tinggi untuk membantu dirinya dan Wakil Wali Kota Agus Haris dalam mewujudkan visi Bontang Berbenah.
“Tidak ada syarat khusus. Hanya memang prosesnya harus dicermati, sama seperti seleksi calon kepala OPD,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menambahkan keputusan terkait pengisian jabatan sekkot sepenuhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan Neni Moerniaeni terkait masa transisi tersebut.
“Itu hak prerogatif wali kota. Saya serahkan sepenuhnya ke kepala daerah,” ujar Agus Haris, yang akrab disapa AH.
Ia menambahkan peran wakil wali kota adalah memastikan setiap kebijakan kepala daerah berjalan sesuai arah pembangunan yang telah disusun. Untuk sementara waktu, posisi sekkot akan diisi oleh pejabat Plt hingga terpilihnya pejabat definitif.
“Kemungkinan Plt dulu nantinya setelah Bu Iin purna tugas,” terangnya.
Diketahui, Pemkot Bontang resmi membuka seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2025. Berdasarkan pengumuman Nomor 15/Pansel-JPTP.Bontang/2025, terdapat enam jabatan setingkat eselon II B yang akan diperebutkan oleh aparatur sipil negara (ASN) terbaik.
Keenam posisi strategis itu meliputi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kepala Badan Pendapatan Daerah; Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; serta Kepala Dinas Perhubungan.
Editor : Muhammad Ridhuan