KALTIMPOST.ID- Pemkot Bontang terus mematangkan rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan pelabuhan tersebut akan menjadi penyumbang Pendapatan Daerah terbesar ke depan.
“Kami sudah komitmen, Pelabuhan Loktuan akan jadi titik penyumbang PD terbanyak. Karena itu, beberapa waktu lalu dilakukan penertiban dan pembongkaran area pelabuhan sebagai bagian dari persiapan pembangunan,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini, Minggu (9/11/2025)
Menurutnya, setelah penataan kawasan selesai, pemkot akan membangun tempat penampungan barang sementara. Berbentuk kontainer multifungsi (P3M) yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas logistik dan perdagangan. “Kami siapkan kontainer sebagai tempat penampungan barang. Jadi pelabuhan nanti bersifat multifungsi, bisa untuk aktivitas ekonomi sekaligus industri,” ucapnya.
Menariknya, kawasan sekitar Pelabuhan Loktuan juga akan dipadukan dengan konsep wisata religi dan wisata industri. Hal ini bertujuan agar wilayah pelabuhan tidak hanya menjadi titik logistik, tetapi juga memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan wisatawan. “Di samping pelabuhan kan ada wisata religi. Jadi nanti akan kita jadikan kawasan terpadu. Mulai dari wisata ekonomi, industri, dan religi,” tutur dia.
Baca Juga: Wali Kota Neni Bongkar Rencana Besar di Pelabuhan Loktuan, Ini Dampaknya untuk Bontang
Meski perencanaan sudah matang, AH mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik baru bisa dimulai bertahap pada tahun depan. Alasannya, kondisi APBD Bontang mengalami penurunan hingga Rp800 miliar, yang berdampak pada penyesuaian prioritas pembangunan.
“Kalau APBD kita tidak turun drastis, seharusnya tahun ini bisa mulai. Tapi karena turun hingga Rp 800 miliar, proyek pelabuhan senilai Rp 75 miliar ini harus menunggu kondisi keuangan daerah dan nasional stabil,” terangnya.
Lebih lanjut, AHs menjelaskan bahwa Pemkot Bontang sudah mengajukan proposal pengembangan Pelabuhan Loktuan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, kini pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan pola pembiayaan baru dari pemerintah pusat. Di mana proyek infrastruktur daerah dikerjakan langsung oleh kementerian terkait berdasarkan usulan program daerah.
“Sekarang polanya berubah. Dulu dana langsung dikirim ke daerah, sekarang daerah hanya buat proposal dan usulan, nanti kementerian yang melaksanakan,” sebutnya. AH menegaskan perubahan mekanisme pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Disebutnya itu semua sudah melalui kajian sosial dan ekonomi yang matang.
“Kita positif saja. Pemerintah pusat pasti sudah mengkaji dampaknya bagi daerah. Prinsipnya, Bontang siap mengikuti pola baru ini untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (adv/*/riz)
Editor : Muhammad Rizki