BONTANG - Pemkot Bontang resmi mengibarkan bendera perang terhadap kebijakan berbasis asumsi. Era membangun kota dengan “data kira-kira” dinyatakan berakhir. Komitmen tersebut mengemuka saat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) meluncurkan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bontang Tahun 2025 di Auditorium 3D Kantor Wali Kota, Selasa (25/11).
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris tampil lantang dalam peresmian forum itu. Ia menegaskan bahwa mulai saat ini setiap kebijakan, program, hingga pengambilan keputusan di lingkungan Pemkot Bontang wajib berbasis data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak boleh lagi ada cerita data kira-kira. Tidak boleh lagi ada perbedaan angka antarinstansi. Satu Data Indonesia ini adalah fondasi agar kebijakan kita tepat sasaran dan tidak lagi meraba-raba,” tegas pejabat yang akrab disapa AH ini di hadapan para camat, lurah, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, ketidakakuratan data selama ini menjadi salah satu biang masalah berbagai program pemerintah tidak berjalan maksimal. Padahal, data adalah jantung perencanaan pembangunan. Tanpa data yang solid, kebijakan hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
AH mengungkapkan, sejumlah data strategis menyangkut hajat hidup warga masih belum tergarap optimal, mulai dari angka pengangguran, kemiskinan, hingga stunting. Ia menyoroti data pencari kerja yang sering kali belum mencantumkan kondisi sosial keluarga secara rinci.
“Data pencari kerja itu harus jelas, dari keluarga mana, ekonominya seperti apa, tanggungannya berapa. Kalau data rinci, intervensi pemerintah bisa tepat, tidak asal bagi bantuan,” jelasnya.]
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bontang menyiapkan strategi berbasis data untuk menekan angka pengangguran pada 2026. Setiap pencari kerja diwajibkan memiliki kartu kuning dengan data lengkap, sementara perusahaan di Bontang wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerja secara berkala.
Dengan sistem ini, alur informasi tenaga kerja diharapkan terhubung antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuannya satu: mengakhiri ketimpangan informasi dan mempercepat serapan tenaga kerja lokal.
Isu kesehatan juga tak luput dari perhatian. Saat ini, angka stunting di Bontang berada di kisaran 15,7 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14 persen dalam waktu dekat. Target tersebut, sebutnya, mustahil tercapai tanpa data yang mutakhir hingga tingkat RT.
“Kalau data balita dan kondisi keluarga tidak valid, jangan berharap stunting bisa turun signifikan,” ujarnya.
Momentum peluncuran forum ini juga ditandai dengan diperkenalkannya Portal Satu Data Kota Bontang 2025. Portal ini menjadi pusat integrasi data lintas OPD yang bisa diakses secara terbuka oleh publik, lengkap dengan tren data lima tahunan.
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menegaskan bahwa data adalah fondasi utama membangun kota modern. Melalui penandatanganan kesepakatan daftar data daerah 2025–2026 oleh seluruh pemangku kepentingan, Bontang kini resmi meninggalkan era tumpang tindih data.
“Kita ingin kebijakan Pemkot Bontang benar-benar presisi, profesional, dan transparan. Satu Data ini jantung perencanaan kita ke depan,” katanya.
Peluncuran Forum SDI ini menjadi penanda babak baru tata kelola pemerintahan di Kota Taman. Bontang tak lagi ingin berjalan dalam gelap, tapi melompat lebih jauh dengan pijakan data yang terang dan akurat. (adv/ak/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan