KALTIMPOST.ID, BONTANG-Komitmen Pemkot Bontang dalam membangun tata kelola pemerintahan terbuka dan cerdas kembali membuahkan hasil. Tahun ini, Bontang meraih Indonesian Smart Nation Award (ISN Award) 2025 sebagai pengakuan nasional atas kinerja tata kelola pemerintahan berbasis data, inovasi, dan transparansi.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Kota Bontang Akhmad Soeharto dalam sambutannya pada malam penganugerahan keterbukaan informasi publik dan deklarasi zona badan publik informatif.
“Predikat kota informatif adalah fondasi utama menuju smart city yang melayani warganya dengan presisi. Penghargaan itumenegaskan bahwa arah pembangunan kita sudah benar,” ungkapnya.
Bontang juga mencatatkan prestasi di bidang reformasi hukum. Pemerintah kota meraih predikat AA (Istimewa) dalam Indeks Reformasi Hukum dengan skor sangat tinggi, yakni 98,60 dari Kementerian terkait. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa setiap kebijakan dan informasi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. “Pengakuan itu menegaskan bahwa kepastian hukum dan keterbukaan informasi berjalan beriringan,” tegasnya.
Prestasi lain yang tak kalah membanggakan, pada 25 Juli lalu, wali kota Bontang juga menerima penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan Nasional. Dari 98 kota di Indonesia, hanya enam daerah yang mendapat predikat unggul, yakni Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Surabaya, dan Padang. “Masuk enam besar nasional bukan hal biasa. Itu hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, keterbukaan informasi diwujudkan secara konkret. Sepanjang 2025, tercatat 2.489 Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan guna memangkas birokrasi perizinan. Di sektor keuangan, digitalisasi pajak dan retribusi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memperkuat transparansi pengelolaan keuangan.
Bahkan di level layanan dasar, Pemkot mendistribusikan 79 unit laptop ke Posyandu agar data kesehatan masyarakat terkelola secara digital dan akurat. “Inilah wajah badan publik informatif yang sesungguhnya. Hadir, terbuka, dan melayani berbasis data,” ucapnya.
Dalam ajang keterbukaan informasi publik tingkat provinsi, Bontang juga keluar sebagai terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Capaian itu tak lepas dari peran PPID utama, PPID pelaksana, serta Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai garda terdepan diseminasi informasi.
Dia berharap penghargaan tersebut memacu kompetisi positif antarlembaga untuk terus berinovasi dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Menutup sambutannya, Harto mengingatkan agar deklarasi zona publik informatif menjadi pemantik semangat berkelanjutan.
“Jangan biarkan warga kesulitan mengakses informasi pembangunan, mulai pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja. Mari wujudkan Bontang yang bukan hanya maju infrastrukturnya, tetapi juga cerdas dan transparan pemerintahannya,” pungkasnya. (adv)
Editor : Dwi Restu A