KALTIMPOST.ID -Kelurahan Bontang Lestari mulai bersiap menggelar rembuk warga sebagai tahapan awal penjaringan aspirasi masyarakat menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga atau keempat Desember 2025, bergantung pada kesepakatan warga di masing-masing RT.
Lurah Bontang Lestari Muhammad Akbar Aditya mengatakan rembuk warga merupakan forum penting untuk menampung kebutuhan riil masyarakat di tingkat lingkungan. Karena itu, prosesnya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Rembuk warga ini adalah tahapan untuk menyaring aspirasi masyarakat, apa saja yang ingin dimasukkan dalam rencana pembangunan, baik di tingkat RT, lingkungan, maupun kelurahan,” kata Aditya.
Baca Juga: Target PBB-P2 Naik di 2026, Bapenda Bontang Masih Hapus Denda
Ia menjelaskan rembuk warga tahun ini akan dilaksanakan dua kali. Pertama untuk Musrenbang tahunan yang digelar pada Desember, dan kedua untuk program Pro RT yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026.
“Untuk Pro RT kemungkinan Januari baru bisa dilaksanakan, karena masih menunggu petunjuk teknis atau juknis. Kalau Musrenbang, itu kita laksanakan Desember ini,” ucapnya.
Menurunya, fokus rembuk warga tidak semata-mata pada pembangunan fisik. Berbagai persoalan nonfisik juga menjadi perhatian, mulai dari pemberdayaan masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan.
“Ada wilayah yang mungkin bermasalah dengan kondisi lingkungan, ada juga yang ingin mendorong kegiatan pemberdayaan. Semua itu bisa diusulkan, termasuk isu kesehatan dan pendidikan,” tutur dia.
Baca Juga: Belimbing Ingin Mengulang Sejarah Tahun 2022, Evaluasi Administrasi dan Inovasi PHBS Jadi Fokus
Aditya juga menyinggung bahwa tidak semua usulan warga pada tahun sebelumnya bisa langsung terealisasi. Namun, hal tersebut selalu disampaikan secara terbuka saat rembuk warga berlangsung.
“Dalam rembuk, kami paparkan usulan tahun lalu yang sudah terakomodir dan yang belum. Setelah itu, masyarakat bisa menentukan apakah mau mengusulkan kembali atau memilih prioritas baru,” terangnya.
Proses ini, lanjut dia, menjadi sarana evaluasi bersama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Kesepakatan prioritas dilakukan secara musyawarah agar usulan yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan.
Untuk memastikan rembuk berjalan efektif, pihak kelurahan akan mendampingi setiap RT selama pelaksanaan kegiatan. Pendampingan ini penting untuk menjawab pertanyaan teknis dari warga.
“Kami susun jadwal dan tim pendamping. Nanti kelurahan hadir di rembuk RT, karena biasanya ada hal-hal teknis yang perlu kami jelaskan,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki