KALTIMPOST.ID, BONTANG- Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Taman Husada Bontang saat ini telah menembus angka 85 persen, melewati ambang batas ideal pelayanan rumah sakit. Kondisi ini berdampak langsung pada padatnya layanan, terutama di Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta seringnya pasien harus menunggu kamar rawat inap.
Direktur Utama RSUD Taman Husada Bontang dr Suhardi mengatakan secara ideal BOR rumah sakit seharusnya berada di kisaran 60 hingga 80 persen. Ketika angka keterisian sudah melampaui 80 persen, maka kondisi tersebut dinilai tidak sehat bagi sistem pelayanan.
“BOR kami sekarang sudah di atas 85 persen. Itu sudah tidak sehat. Kalau sudah di atas 80, rumah sakit pasti kewalahan,” kata dr Suhardi.
Ia menjelaskan tingginya BOR menjadi salah satu penyebab utama munculnya keluhan masyarakat. Misalnya lamanya antrean di IGD hingga penolakan pasien karena ketersediaan kamar yang terbatas.
“Banyak yang komplain kenapa lama di IGD atau pasien ditolak. Mau ditaruh di mana? Kamarnya memang penuh,” ucapnya.
Saat ini, RSUD Taman Husada memiliki sekitar 200 unit tempat tidur. Meski telah menerapkan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ia menuturkan kebijakan tersebut tidak mengurangi jumlah bed secara signifikan.
“Dengan KRIS tidak ada pengaruh ke jumlah bed. Hanya pembagian ruang saja, yang sebelumnya enam bed jadi empat. Tapi total bed tetap sekitar 200,” tutur dia.
Menurutnya, tingginya BOR murni disebabkan oleh lonjakan jumlah pasien, bukan karena pengurangan kapasitas layanan. Selain itu, terdapat sejumlah layanan dengan pengkhususan ruang, seperti pasien kanker yang harus dirawat di ruangan tertentu dan tidak bisa dialihkan ke ruang lain meskipun kosong.
“Pasien kanker, kemoterapi, itu harus di ruang khusus. Tidak bisa sembarang dipindah karena risikonya,” tambahnya.
Terkait rencana pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada, Suhardi menyebutkan kebutuhan akan gedung baru tersebut sudah sangat mendesak. Berdasarkan perencanaan, gedung baru akan dibangun setinggi delapan lantai di atas lahan milik rumah sakit yang sudah siap.
Namun demikian, realisasi pembangunan gedung baru masih bergantung sepenuhnya pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Meski Detail Engineering Design (DED) telah rampung sejak tahun ini, kepastian pembangunan belum bisa ditentukan.
“DED sudah selesai. Tinggal pelaksanaan, tapi semua tergantung kesehatan APBD. Kalau ada anggarannya, kami siap,” jelasnya.
Berdasarkan DED, kebutuhan anggaran pembangunan gedung baru tersebut diperkirakan mencapai Rp300 hingga Rp400 miliar. Suhardi menegaskan, pihak manajemen rumah sakit hanya menyiapkan aspek teknis, sementara keputusan anggaran sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Bontang.
“Gedung itu sangat dibutuhkan. Tapi nasibnya memang masih menggantung, tergantung kemampuan APBD,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani