KALTIMPOST.ID, BONTANG - Keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan air hingga ratusan ribu rupiah menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang. Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, meminta Perumda Tirta Taman untuk segera melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan guna memastikan penyebab kenaikan tersebut.
Menurutnya, lonjakan tagihan yang mencapai Rp 700 ribu bahkan lebih harus ditelusuri secara detail. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kemungkinan kebocoran pipa, kerusakan meteran, hingga kesalahan penetapan golongan pelanggan.
“Harus dicek langsung ke lapangan, apakah ada kebocoran, kerusakan meter, atau perubahan status pelanggan yang belum diperbarui. Ini penting supaya tagihan bisa segera disesuaikan,” kata Saeful.
Baca Juga: Sembilan Dapur MBG di Bontang Dihentikan Sementara, DPRD Soroti IPAL dan Perizinan
Politikus PKS ini juga menyoroti adanya kemungkinan pelanggan yang sebelumnya masuk kategori niaga, namun kondisinya telah berubah menjadi rumah tangga biasa. Jika perubahan ini tidak segera dilaporkan dan diproses, maka tarif yang dikenakan akan tetap tinggi.
“Jangan sampai masyarakat berpenghasilan rendah justru masih dikategorikan sebagai pelanggan niaga. Ini tentu memberatkan karena tarifnya lebih mahal,” ucapnya.
Selain itu, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pihak PDAM menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika terjadi kebocoran atau perubahan kondisi penggunaan air.
“Kalau ada pipa bocor, seal rusak, atau keran bermasalah, segera laporkan. Bahkan kalau keran, bisa diganti sendiri. Karena itu juga berpengaruh pada tagihan,” tutur dia.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Perumda Tirta Taman yang membuka opsi pembayaran cicilan bagi pelanggan terdampak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada hasil verifikasi yang valid.
Baca Juga: RS Taman Sehat Bontang Dipastikan Lanjut, DPRD: Jadi Back Up RSUD Taman Husada
“Cicilan itu solusi yang baik, tapi harus dipastikan dulu bahwa tagihan tersebut memang sesuai setelah diverifikasi,” terangnya.
Saeful juga meminta PDAM untuk lebih responsif dalam menangani keluhan pelanggan. Setiap aduan harus diinventarisasi, dipetakan, dan ditindaklanjuti secara sistematis agar tidak menumpuk dan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.
“Semua keluhan harus direkap, dibuat skala prioritas, lalu ditindaklanjuti satu per satu. Jangan dibiarkan menumpuk karena dampaknya bisa berlanjut ke bulan berikutnya,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan kecepatan respons menjadi hal krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan penanganan yang tepat, lonjakan tagihan yang tidak wajar dapat segera ditemukan penyebabnya dan diselesaikan.
“Kalau ada tagihan sampai Rp 1 juta, Rp 700 ribu, itu harus ditelusuri. Kenapa bisa begitu? Semua harus jelas. Kuncinya komunikasi yang baik, jangan langsung emosi,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto