KALTIMPOST.ID, BONTANG - Sejumlah program pembangunan di Bontang akan ditunda sementara guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini diambil setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terkait penyesuaian anggaran yang ditargetkan mencapai Rp150 miliar.
Dalam keterangannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan sebelumnya sudah ada beberapa program yang disepakati untuk ditunda.
Mulai dari pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai, pemasangan ACP di Kantor Wali Kota, pengadaan mess di Jakarta, revitalisasi Waduk Kanaan, hingga program Pro RT Plus.
Baca Juga: Viral Video Testimoni Gratispol, Plt Kepala SMAN 1 Samarinda: Tak Ada Paksaan dan Unsur Politik
“Kemarin itu sudah ada sekitar lima kegiatan yang ditunda. Tapi total nilainya memang masih belum mencukupi target yang diharapkan,” kata Neni.
Ia menjelaskan, dari hasil pembahasan awal, nilai efisiensi yang berhasil dihimpun baru mencapai kisaran seratusan miliar rupiah. Artinya, masih terdapat kekurangan yang perlu dicari solusinya melalui berbagai skema efisiensi lanjutan.
Salah satu opsi yang diharapkan dapat menutup kekurangan tersebut adalah efisiensi dari proses lelang proyek. Menurutnya, dalam mekanisme lelang seringkali terdapat penawaran harga yang lebih rendah dari pagu anggaran, selama masih memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
“Dari efisiensi lelang itu kita berharap ada sisa anggaran. Selain itu juga ada potensi dari transfer yang tidak tersalur penuh,” ucapnya.
Baca Juga: Wujudkan Kedaulatan Pangan dari Hulu Mahakam, Pemkab Mahulu Janji Guyur Dukungan bagi Petani
Meski demikian, Neni menegaskan kebijakan yang diambil bukan sekadar penghapusan program, melainkan lebih kepada menandai bintang atau menunda pelaksanaan kegiatan. Langkah ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban anggaran yang lebih besar di masa mendatang.
“Saya juga khawatir kalau dipaksakan, nanti ke depan justru APBD kita semakin berat. Jadi kita benar-benar selektif, mana yang bisa ditunda dulu,” tutur dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sebagian besar program yang terdampak penundaan adalah pekerjaan fisik atau infrastruktur. Sementara itu, sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap berjalan.
Program pendidikan, termasuk Kartu Bontang Pintar, tidak termasuk dalam daftar penundaan. Begitu pula dengan layanan kesehatan seperti BPJS yang tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. “Pendidikan tetap jalan, sesuai prinsip kita. Kesehatan juga tetap kita jaga,” tutupnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo