KALTIMPOST.ID, BONTANG - Proyek Bendungan Suka Rahmat yang digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang penanganan banjir di Bontang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. DPRD Bontang pun menyoroti minimnya kejelasan dari proyek tersebut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan proyek ini membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, khususnya Bontang dan Kutim, serta dukungan penuh dari pemerintah provinsi.
“Ini proyek besar dan lintas wilayah. Harus ada koordinasi serius antara Bontang, Kutim, dan Pemprov. Kalau tidak, hanya akan jadi wacana,” kata Sahib.
Menurut Sahib, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret seperti tahapan perencanaan yang jelas atau proses pembebasan lahan. Padahal, proyek bendungan tersebut memerlukan waktu panjang dan biaya besar sehingga harus direncanakan secara bertahap.
Baca Juga: Bapenda Bontang Bidik Pajak Ratusan Kafe "Hits", Potensi Sektor Kuliner Tembus Rp30 Miliar
“Harus ada progres setiap tahun. Misalnya tahun ini tahap apa, apakah sudah masuk perencanaan atau pembebasan lahan. Kalau tidak jelas, ya tidak akan jalan,” ucapnya.
Politikus Nasdem ini juga menyinggung perlunya perbaikan komunikasi antara kepala daerah. Menurutnya, hubungan yang kurang harmonis dapat menjadi hambatan dalam realisasi proyek strategis tersebut.
“Wali kota Bontang dan bupati Kutim harus duduk bersama, cairkan suasana. Ini kepentingan bersama,” tutur dia. Lebih lanjut, Sahib menjelaskan bahwa Bendungan Suka Rahmat memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk pengendalian banjir di Bontang, tetapi juga dampak ekonomi bagi wilayah Kutim.
“Manfaatnya besar. Bisa mengurangi banjir, menyediakan air baku, bahkan berpotensi jadi objek wisata. Ini efek domino yang positif,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan proyek dengan biaya besar seperti ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah. Oleh karena itu peran pemerintah provinsi dan pusat sangat krusial. “Harus didorong sampai ke gubernur bahkan ke pusat. Tidak bisa setengah-setengah,” ujarnya.
DPRD pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan koordinasi dan komunikasi intensif guna memastikan proyek ini tidak berhenti di tahap wacana. “Jangan sampai hanya jadi pembahasan tanpa realisasi. Harus ada kerja nyata dan keseriusan semua pihak,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo