KALTIMPOST.ID, BONTANG - Polemik rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Bontang kian mengemuka. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah sekolah swasta yang khawatir akan terdampak langsung terhadap jumlah peserta didik mereka.
Menanggapi kondisi ini, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur memastikan akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk meminta penjelasan sekaligus membahas solusi terbaik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut tanpa kejelasan. Menurutnya, langkah pemanggilan Disdikbud Kaltim penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.
“Kami memahami kekhawatiran sekolah swasta. Selama ini mereka punya kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Andi Satya.
Baca Juga: DPRD Bontang Dukung Kenaikan UMK 2027, Minta Nominal Lebih Signifikan
Ia menilai, polemik ini tidak boleh dilihat hanya sebagai persaingan antara sekolah negeri dan swasta. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan berpihak pada keberlangsungan seluruh ekosistem pendidikan.
“Fokus kita bukan sekadar menambah rombel di sekolah negeri, tapi juga menjaga agar sekolah swasta tetap hidup. Jangan sampai ada yang dirugikan,” ucapnya.
Politikus Golkar ini menyebut, pihaknya telah menerima informasi terkait usulan penambahan rombel tersebut. Namun, ia mengingatkan agar keputusan tidak diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang komprehensif.
“Kita minta Disdikbud melakukan kajian objektif dan terbuka. Harus jelas data jumlah siswa, kapasitas sekolah, hingga distribusi peserta didik,” tutur dia.
Ia juga mengingatkan potensi dampak domino jika kebijakan tersebut dipaksakan. Salah satunya adalah berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta yang bisa berujung pada penutupan kelas bahkan pemutusan hubungan kerja tenaga pengajar.
“Kalau swasta kekurangan siswa, kelas bisa tidak jalan. Dampaknya bisa sampai ke guru yang kehilangan pekerjaan. Ini yang harus kita antisipasi,” terangnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya ketimpangan dukungan antara sekolah negeri dan swasta, khususnya dalam hal insentif tenaga pengajar. Menurutnya, hal ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Insentif guru negeri lebih besar dibanding swasta. Ini tentu berpengaruh. Ditambah jumlah siswa di swasta yang terbatas, kondisinya makin berat,” sebutnya.
Komisi IV DPRD Kaltim memastikan akan mengagendakan rapat kerja dengan Disdikbud dalam waktu dekat. Jadwal pemanggilan akan disesuaikan dengan agenda Badan Musyawarah (Banmus), namun ditargetkan tetap berlangsung dalam bulan ini.
“Kita pastikan segera dibahas. Harapannya sebelum penerimaan murid baru dimulai, sudah ada kejelasan,” ungkapnya.
Baca Juga: Terungkap di Sidang, Ketua RT Diduga Dibuang ke Laut Saat Masih Hidup, Terdakwa Dituntut 14 Tahun
Sebelumnya, Asosiasi Sekolah Swasta (ASTA) Bontang secara tegas menyatakan penolakan karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan sekolah swasta.
Ketua ASTA Bontang, Andi Suharman, mengatakan peningkatan jumlah rombel di sekolah negeri otomatis akan memperbesar daya tampung siswa. Kondisi itu dikhawatirkan membuat sekolah swasta semakin kehilangan peserta didik.
“Kalau rombel negeri ditambah, otomatis daya tampung meningkat. Siswa pasti lebih banyak terserap ke sana dibanding ke swasta,” pungkas Andi. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo