Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Dana Parpol Rp7.500 per Suara Dinilai Perlu Dievaluasi, DPRD Bontang Minta Ada Kajian 

Adhiel kundhara • Selasa, 5 Mei 2026 | 16:38 WIB
HADIRI: Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan bantuan keuangan parpol dari BPK. FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP
HADIRI: Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan bantuan keuangan parpol dari BPK. FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP

BONTANG- Selain menyoroti capaian positif dalam pengelolaan dana partai politik, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, juga mendorong evaluasi terhadap besaran bantuan keuangan yang diberikan Pemkot Bontang. Saat ini, nilai bantuan ditetapkan sebesar Rp7.500 per suara per tahun. 

Angka tersebut dinilai sudah cukup lama tidak mengalami penyesuaian. Sementara kebutuhan operasional dan pendidikan politik terus meningkat.

“Nilai Rp7.500 ini sudah bertahan cukup lama, mungkin hampir 10 tahun. Sementara inflasi dan biaya kegiatan politik terus naik,” kata Andi Faiz setelah menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK, Senin (4/5/2026) di Ruang Rapat Kantor BPKAD.

Total anggaran bantuan partai politik di Bontang mencapai sekitar Rp735 juta per tahun untuk sembilan partai politik yang ada di parlemen. Anggaran tersebut disesuaikan dengan jumlah perolehan suara masing-masing partai pada pemilu sebelumnya.

Menurut Andi Faiz, peningkatan dana bukan semata untuk operasional, tetapi juga untuk memperkuat fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. “Pendidikan politik itu tidak murah. Kalau kita ingin memperkuat demokrasi, partai politik juga harus didukung secara realistis,” ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan penyesuaian anggaran berada di pemerintah daerah melalui kajian teknis, termasuk mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta persetujuan gubernur.

“Kesbangpol akan melakukan kajian. Nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan faktor lainnya,” tutur dia.

Ia juga membandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur yang memiliki besaran bantuan berbeda-beda, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp20 ribu per suara. Tergantung kondisi daerah masing-masing.

Namun demikian, ia menekankan kenaikan anggaran harus tetap diiringi dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas, seperti yang selama ini telah ditunjukkan oleh partai politik di Bontang.

“Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan publik. Dana yang diberikan harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)

Editor : Ismet Rifani
#Dana Partai politik #BPKAD Bontang #Andi Faizal Sofyan Hasdam #DPRD Bontang