BONTANG- Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi C DPRD Bontang Sem Nalpa Mario Guling menegaskan komitmennya untuk terus mengawal realisasi program tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Politikus Gerindra ini menilai, program RTLH merupakan salah satu bentuk bantuan konkret yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, ia menyatakan dukungan penuh jika pemerintah kembali melanjutkan program tersebut.
“Prinsipnya, kami mendukung setiap bantuan yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Sem.
Meski demikian, Sem mengingatkan bahwa keberlanjutan program tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya pembahasan matang bersama legislatif, terutama dalam menentukan jumlah unit yang akan dikerjakan.
Saat ini, nilai bantuan RTLH dianggarkan sebesar Rp50 juta per unit. Namun, jumlah penerima ke depan masih harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Dilanjutkan berapa unit, tentu harus melihat ketersediaan anggaran. Itu yang akan kita bahas bersama,” ucapnya.
Selain aspek anggaran, ia juga menyoroti pentingnya validasi data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, program ini harus menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sekaligus menjadi solusi dalam mengurangi kawasan kumuh di Kota Bontang. Secara terpisah, Neni Moerniaeni sebelumnya mengungkapkan rencana penambahan alokasi RTLH melalui APBD Perubahan 2026.
Hal itu disampaikannya usai meninjau hasil pengerjaan rumah RTLH di Kelurahan Tanjung Laut Indah. Neni menyebut tambahan program tersebut memang tidak besar.
Pemkot hanya mengalokasikan sekitar 10 unit rumah dengan total anggaran Rp500 juta. “Anggaran terbatas, tapi ini tetap jadi prioritas karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tutur dia.
Tak hanya mengandalkan APBD, Pemkot Bontang juga mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui APBN untuk sekitar 300 unit rumah. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Timur juga diharapkan menyasar sekitar 80 unit.
Namun, nilai bantuan dari pusat dan provinsi relatif lebih kecil, yakni sekitar Rp20 juta per unit. Bantuan tersebut difokuskan untuk perbaikan dasar seperti atap, dinding, dan lantai rumah warga.
Saat ini, seluruh usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi. Pemerintah kota terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi agar program tersebut dapat terealisasi.
“Masih proses verifikasi, kami terus komunikasi agar bisa diakomodasi,” pungkas Neni. (*)
Editor : Ismet Rifani