BONTANG- Wacana penambahan rombongan belajar (rombel) di sejumlah SMA negeri di Kota Bontang mendapat sorotan dari Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Ia meminta Pemprov Kaltim tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut sebelum melakukan kajian menyeluruh, khususnya terhadap kondisi sekolah swasta.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada sekolah negeri. Ia menegaskan sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa dan harus mendapatkan perhatian yang setara dari pemerintah.
“Kalau kita bicara sejarah pendidikan, justru sekolah swasta yang lebih dulu hadir. Maka pemerintah wajib memikirkan keberlangsungan mereka, baik itu SD, SMP, hingga SMA dan SMK,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini, Rabu (6/5/2026) usai melantik Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Bontang di Auditorium Tiga Dimensi.
Ia menilai, penambahan rombel di sekolah negeri berpotensi memperburuk kondisi sekolah swasta, terutama jika dilakukan tanpa dasar data yang jelas. Pemerintah provinsi, kata dia, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab menurunnya minat siswa untuk mendaftar di sekolah swasta.
“Harus dicari dulu akar masalahnya. Kenapa sekolah swasta tidak lagi menjadi pilihan? Apakah karena kualitas, fasilitas, atau faktor lainnya? Jangan langsung tambah rombel,” ucapnya.
AH juga menyoroti pentingnya keadilan dalam kebijakan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama berada dalam tanggung jawab pemerintah, terutama dalam menciptakan output pendidikan yang berkualitas.
“Output yang kita harapkan itu sama, anak-anak yang cerdas dan kompeten. Mau dari sekolah negeri atau swasta, itu tetap tanggung jawab pemerintah,” tutur dia.
Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi memanggil seluruh pengelola sekolah swasta di kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk duduk bersama. Forum tersebut dinilai penting guna membahas persoalan yang dihadapi serta mencari solusi bersama.
Selain itu, AH mendorong adanya pembinaan konkret terhadap sekolah swasta. Misalnya, bantuan infrastruktur melalui APBD, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga skema kemitraan dengan sekolah negeri.
“Kalau ada sekolah swasta yang masih layak dan mampu menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai standar, maka pembukaan rombel di sekolah negeri sebaiknya ditunda,” terangnya.
Ia juga menyinggung skema kemitraan yang telah diterapkan di tingkat SMP, di mana sekolah swasta dapat menjadi mitra sekolah negeri. Model ini dinilai bisa menjadi solusi agar sekolah swasta tetap bertahan dan mendapatkan dukungan, termasuk akses terhadap dana BOS daerah.
Lebih lanjut, Agus Haris meminta agar kebijakan terkait rombel tidak diberlakukan menjelang penerimaan siswa baru tanpa kajian matang. Ia berharap pemerintah provinsi memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada sekolah swasta untuk menjaring siswa.
“Mumpung masih menjelang tahun ajaran baru, jangan dulu tambah rombel. Beri kesempatan sekolah swasta, sambil pemerintah melakukan evaluasi dan pemetaan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani