KALTIMPOST.ID, BONTANG–Persoalan distribusi solar subsidi di Bontang masih menyisakan banyak celah di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Hal itu disampaikan, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, usai rapat bersama kepolisian, Pertamina dan pihak terkait yang membahas penataan distribusi BBM subsidi untuk kendaraan angkutan material.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menemukan jumlah kendaraan yang tercatat dalam asosiasi pemilik kendaraan truk mencapai 364 unit. Namun, data itu akan diverifikasi ulang agar kuota solar subsidi benar-benar diberikan kepada kendaraan yang aktif beroperasi setiap hari.
Menurut pejabat yang akrab disapa AH, pendataan ulang penting dilakukan karena tidak seluruh kendaraan yang terdaftar masih aktif mengangkut material. Verifikasi itu sekaligus menjadi dasar pembagian kuota di empat SPBU yang telah disiapkan.
“Kami ingin memastikan kendaraan yang memang bekerja setiap hari tetap mendapat akses BBM subsidi,” kata AH.
Kendaraan angkutan material memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai distribusi bahan bangunan, usaha produksi batako hingga kebutuhan proyek pembangunan.
Karena itu, pemerintah menilai kelompok tersebut tetap perlu mendapat prioritas pengisian solar subsidi agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Dalam pembahasan rapat, kuota pengisian nantinya disesuaikan dengan jumlah kendaraan aktif di masing-masing wilayah SPBU. Kawasan Kilometer 3 dan Kilometer 8 disebut menjadi titik dengan kebutuhan terbesar karena tingginya mobilitas kendaraan angkutan material.
Selain membahas kuota, AH juga menyoroti lemahnya pengawasan sistem barcode BBM subsidi. Dari hasil evaluasi, ditemukan indikasi satu orang bisa memiliki lebih dari satu barcode untuk pengisian solar. Kondisi itu dinilai membuka peluang terjadinya kebocoran distribusi BBM subsidi di lapangan.
“Kalau satu orang bisa punya beberapa barcode, artinya pengawasan masih longgar,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga menemukan adanya praktik pengisian berulang menggunakan barcode yang sama dalam satu hari. Agus meminta SPBU memperketat pengawasan agar distribusi solar subsidi berjalan lebih adil.
Ia menilai antrean panjang sebenarnya bisa dikurangi apabila pengaturan distribusi dilakukan lebih disiplin dan tepat sasaran. Persoalan pengecer BBM juga sempat dibahas. AH menyebut pemerintah masih memberi ruang bagi pengecer kecil yang menggantungkan penghasilan dari penjualan BBM eceran. Namun, praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pelaku usaha dinilai harus dihentikan.
“Yang dicari sekarang adalah solusi supaya masyarakat kecil tetap terlayani, tapi penyalahgunaan juga bisa ditekan,” tutur dia.
Baca Juga: 13 Kiai Tertipu Program MBG, Sudah Habis Jual Mobil dan Aset Pesantren untuk Bangun Dapur
Sebagai langkah penanganan, pemerintah berencana menerapkan sistem nomor antrean dan kartu khusus bagi kendaraan truk.
Data kendaraan prioritas nantinya diserahkan langsung kepada SPBU sebagai acuan pengisian BBM subsidi.
Skema tersebut diharapkan mampu memecah antrean kendaraan sekaligus memastikan distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran. (*)
Editor : Dwi Restu A