BONTANG- DPRD Bontang menyoroti kontribusi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam berharap beberapa perusahaan daerah di Kota Bontang mampu meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan dividen lebih besar kepada pemerintah daerah.
Rustam mengatakan DPRD terus memantau perkembangan sejumlah BUMD, mulai dari Perumda Air Minum (PDAM), PT Bontang Migas Energi (BME), hingga PT Laut Bontang Bersinar (LBB). Menurutnya, perusahaan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah sekaligus pelayanan publik.
Untuk PDAM, Rustam berharap penyesuaian tarif dan regulasi yang sudah dilakukan dapat berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesehatan perusahaan.
“Mudah-mudahan setelah penyesuaian regulasi dan tarif, pelayanan PDAM bisa lebih baik, alat-alat bisa diperbarui, dan ke depan bisa membantu pemerintah melalui PAD,” kata Rustam.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perusahaan pelayanan publik memang tidak sepenuhnya berorientasi mencari keuntungan. Kendati begitu, pengelolaan perusahaan harus tetap sehat agar tidak menjadi beban pemerintah daerah.
“Yang penting memaksimalkan kepentingan masyarakat dulu. Tapi kalau bisa memberikan kontribusi PAD tentu lebih baik,” ucapnya.
Politikus Golkar ini juga menaruh harapan besar kepada PT BME. Terutama setelah adanya program pemasangan jaringan gas (jargas) di Kota Bontang. Ia menilai penambahan ribuan sambungan rumah tangga akan membuka peluang peningkatan pendapatan perusahaan.
“Dengan pemasangan lebih dari 10 ribu sambungan jargas, tentu peluang PAD juga semakin besar,” tuturnya.
Namun di sisi lain, Rustam mengingatkan BME harus mampu mengelola keuntungan dengan baik. Ia meminta manajemen tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga mulai memikirkan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
“Keuntungan jangan habis untuk operasional saja, tapi harus disimpan juga untuk dividen,” terangnya.
Saat ini, DPRD Bontang juga tengah membahas usulan penyertaan modal untuk PT BME yang masuk dalam salah satu rancangan peraturan daerah (raperda) dari pemerintah kota. Menurut Rustam, pembahasan kemungkinan akan dilakukan melalui panitia khusus (pansus) agar melibatkan seluruh anggota dewan.
“Saya menyarankan dibahas lewat pansus supaya semua teman-teman dewan bisa terlibat karena ini menyangkut penyertaan modal,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani