KALTIMPOST.ID, BONTANG - Alarm persoalan sosial di Kota Bontang kian mengkhawatirkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat sepanjang 2025.
Data terbaru UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bontang menunjukkan Kelurahan Loktuan menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui tren kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Kalau perlu tidak ada yang ditangani karena memang tidak ada kasus. Tapi kenyataannya sekarang trennya meningkat,” kata Neni.
Berdasarkan data UPTD PPA Kota Bontang Tahun 2025, Loktuan mencatat total 19 kasus kekerasan. Rinciannya, satu kasus kekerasan terhadap perempuan dan 18 kasus kekerasan terhadap anak. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibanding kelurahan lain di Kota Bontang.
Baca Juga: Kasasi Ditolak MA, Kuasa Hukum Terdakwa Buka Peluang Ajukan PK
Posisi berikutnya ditempati Bontang Baru dengan total 14 kasus, terdiri dari lima kasus kekerasan terhadap perempuan dan sembilan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara Berbas Tengah mencatat 14 kasus yang seluruhnya merupakan kekerasan terhadap anak.
Data tersebut juga menunjukkan mayoritas kasus didominasi kekerasan terhadap anak. Di sejumlah wilayah, angka kekerasan terhadap anak bahkan jauh lebih tinggi dibanding kekerasan terhadap perempuan.
Kelurahan Tanjung Laut misalnya, mencatat 11 kasus dengan rincian satu kasus kekerasan terhadap perempuan dan 10 kasus terhadap anak. Kemudian Bontang Kuala terdapat 10 kasus, Api-Api sembilan kasus, Gunung Elai sembilan kasus, dan Bontang Lestari delapan kasus.
Sementara itu, Satimpo dan Bontang Baru pada 2025 telah ditetapkan sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Namun, pemerintah menilai penguatan perlindungan dan edukasi tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
Baca Juga: DPK Syariah Kaltim Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Likuiditas, Kepercayaan Masyarakat Meningkat
Neni mengatakan Pemkot Bontang sebenarnya telah memiliki peraturan daerah sebagai bentuk komitmen perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan masyarakat melalui kelompok perlindungan berbasis komunitas.
“Sudah ada perda yang menjadi komitmen pemerintah untuk perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana kita melakukan mitigasi dan penguatan berbasis masyarakat,” ucapnya.
Ia menilai persoalan ekonomi dan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga maupun persoalan sosial lainnya. “Kemiskinan memang bukan satu-satunya faktor, tetapi salah satu penyebab yang memengaruhi,” tutur dia.
Karena itu, Pemkot Bontang terus menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan harapan persoalan sosial ikut menurun.
Selain kasus kekerasan, Neni juga menyoroti meningkatnya keterlibatan anak-anak dan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan, beberapa kasus yang ditemukan sudah melibatkan pelajar usia SMP.
“Awalnya dikasih gratis, coba-coba, lalu ketagihan. Ini yang memprihatinkan karena anak-anak SMP juga mulai terpapar,” terangnya.
Menurut Neni, pengaruh pergaulan dan media sosial menjadi tantangan terbesar dalam melindungi generasi muda dari berbagai persoalan sosial.
Karena itu, Pemkot Bontang mendorong penguatan pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah melalui kegiatan tadarus sebelum belajar hingga salat duha berjamaah.
“Saya berharap dengan penguatan iman dan takwa, anak-anak tidak mudah terpengaruh. Tetapi perkembangan teknologi sekarang memang pengaruhnya luar biasa,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo