BONTANG- Pemkot Bontang tengah mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Loktuan agar mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar di masa mendatang.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, salah satu langkah yang sedang diproses adalah pengajuan penyempurnaan pengelolaan pelabuhan oleh PT Laut Bontang Bersinar (LBB).
Menurut Agus Haris, LBB telah mengajukan permohonan perpanjangan masa pengelolaan pelabuhan dari sebelumnya 15 tahun menjadi 35 tahun. Usulan tersebut saat ini masih dipelajari oleh pemerintah daerah sebelum nantinya dilakukan kajian lebih mendalam oleh tim yang akan ditunjuk.
“Proposalnya sudah masuk ke pemerintah kota. Nanti akan dipelajari terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengkajian terkait alasan perpanjangan masa pengelolaan hingga 35 tahun,” kata Agus Haris.
Ia menjelaskan, perpanjangan masa pengelolaan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada investor yang berencana menanamkan modal dalam pengembangan pelabuhan. Nilai investasi yang disiapkan diperkirakan mencapai Rp300 miliar.
Investasi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memungkinkan kapal-kapal berukuran besar dapat bersandar di Pelabuhan Loktuan. Dengan peningkatan fasilitas tersebut, aktivitas ekspor dan impor di Bontang diharapkan semakin berkembang.
“Kalau masa pengelolaannya hanya 15 tahun, investor tentu akan berhitung karena pengembalian modalnya belum tentu tercapai. Makanya diperlukan jangka waktu yang lebih panjang,” ucapnya.
Agus Haris menilai pengembangan pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak. Sebab tanpa peningkatan fasilitas dan izin operasional yang lebih lengkap, potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan sulit berkembang secara optimal.
Saat ini, kata dia, LBB masih terbatas mengelola kawasan daratan pelabuhan. Sementara pengelolaan wilayah laut masih berada di bawah kewenangan pihak lain. Karena itu, Pemkot Bontang juga fokus mengurus berbagai perizinan yang berkaitan dengan operasional pelabuhan dan jasa kepelabuhanan.
Salah satu potensi yang dinilai dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah layanan pemanduan dan penundaan kapal. Jika layanan tersebut dapat dikelola secara maksimal, kontribusinya terhadap PAD diperkirakan akan meningkat signifikan.
“Harapan kita pelabuhan laut ini benar-benar menjadi mesin PAD bagi Kota Bontang. Karena itu saya mendorong agar permohonan yang diajukan LBB bisa segera ditindaklanjuti,” tutur dia.
Terkait pengelolaan investasi, Agus Haris menyebut skema kerja sama operasi (KSO) menjadi opsi yang akan diterapkan. Melalui pola tersebut, pengelolaan pelabuhan dapat dilakukan secara lebih profesional sekaligus menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih baik. (*)
Editor : Ismet Rifani