BONTANG- Pemkot Bontang tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah. Hal itu menyusul sorotan sejumlah fraksi DPRD Bontang terkait belum adanya dividen yang disetorkan BUMD kepada pemerintah daerah hingga saat ini.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, seluruh catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Termasuk berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah Kota Bontang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 12 kali berturut-turut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Yang patut kita syukuri adalah keberhasilan mempertahankan WTP ini bukan pekerjaan mudah. Terima kasih kepada DPRD yang terus melakukan pengawasan dan seluruh jajaran pemerintah yang bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah,” kata Agus Haris.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa target utama pemerintah bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang.
Terkait BUMD yang belum memberikan dividen, AH mengungkapkan saat ini pemerintah sedang memformulasikan berbagai strategi bisnis agar perusahaan daerah mampu menghasilkan keuntungan dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu fokus utama adalah pengembangan Pelabuhan Loktuan. Selama ini, aktivitas usaha yang dikelola masih terbatas pada sektor darat. Ke depan, pemerintah berencana membuka peluang usaha berbasis maritim yang dinilai memiliki potensi besar mengingat sekitar 70 persen wilayah Bontang merupakan kawasan laut.
“Kami tidak bisa menutup mata bahwa sektor kelautan memiliki peluang besar. Karena itu kami sedang menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang dibutuhkan,” ucapnya.
Pemkot Bontang juga mendorong percepatan pembenahan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan yang mengelola Pelabuhan Loktuan. Langkah tersebut dinilai penting sebelum pelabuhan dikembangkan menjadi pusat aktivitas logistik dan perdagangan yang lebih besar.
Saat ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan yang belum mampu melayani kapal-kapal berskala internasional. Padahal sektor ekspor dan impor berpotensi menjadi sumber PAD baru bagi daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai menawarkan peluang investasi kepada sejumlah pengusaha besar guna mendukung pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Selain itu, lahan milik pemerintah di sekitar kawasan bekas gusuran juga direncanakan menjadi area penumpukan peti kemas.
“Insyaallah tidak lama lagi kami akan merilis konsep pengembangannya. Saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian investasi, kajian bisnis, dan prospek usaha ke depan,” tutur dia.
AH menyebut, sejumlah investor telah menunjukkan minat untuk terlibat dalam pengembangan Pelabuhan Loktuan, termasuk pembangunan fasilitas peti kemas. Bahkan komunikasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) juga telah dilakukan dan mendapat respons positif.
Menurutnya, Pelindo menilai Bontang memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan pelabuhan peti kemas yang strategis di Kalimantan Timur.
Selain itu, Pemkot Bontang juga mendorong percepatan pengembangan kawasan industri di Bontang Lestari. AH mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran pengelola Kawasan Industri Bontang (KIB) agar lahan seluas sekitar 1.000 hingga 1.500 hektare yang tersedia dapat segera dimanfaatkan.
“Kami berharap kawasan industri ini bisa menjadi mesin baru penggerak ekonomi sekaligus sumber PAD bagi Kota Bontang di masa depan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani