KALTIMPOST.ID, BONTANG-Pemanfaatan kapal Ro-Ro Bontang Express II hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan perusahaan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris angkat suara terhadap masa depan aset Pemkot Bontang yang saat ini dikelola PT Bontang Transport.
Menurutnya, keberadaan kapal RoRo seharusnya menjadi salah satu aset strategis yang mampu menghasilkan keuntungan lebih besar bagi perusahaan daerah tersebut. Karena itu, Pemkot Bontang meminta manajemen Perumda AUJ (induk usaha dari PT Bontang Transport) segera melakukan evaluasi terhadap kontrak penyewaan kapal yang saat ini beroperasi di Bali.
Baca Juga: Usulan BPBL 2026 Capai 1.033 KK, Gunung Telihan Jadi Kelurahan dengan Pemohon Terbanyak
AH mengungkapkan, pembenahan Perumda AUJ menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Sebab, perusahaan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah melalui berbagai lini bisnis yang dimiliki.
“Harapan kami, dan juga harapan Ibu Wali Kota, Perumda AUJ ini sebenarnya bisa menjadi sumber PAD bagi Bontang. Memang ada berbagai tantangan internal yang sudah disampaikan kepada kami, dan itu kami pahami. Tapi proses pembenahan tidak boleh terlalu lama,” kata AH.
Ia menargetkan seluruh rumusan perbaikan tata kelola AUJ dapat diselesaikan pada 2026. Selanjutnya, sebelum memasuki 2027, jajaran perusahaan diminta memaparkan rencana bisnis dan strategi pengembangannya di hadapan tim ekonomi Pemerintah Kota Bontang.
Baca Juga: Luis de la Fuente Ungkap Tarik Lamine Yamal yang Cuma Main Setengah Babak untuk Spanyol
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kontrak penyewaan kapal RoRo. Agus Haris menilai peluang usaha kapal tersebut masih terbuka lebar, termasuk jika dialihkan ke wilayah Kalimantan Timur.
Menurutnya, daripada beroperasi jauh di luar daerah, kapal RoRo milik AUJ bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas transportasi maupun pariwisata di Kaltim.
“Kami sudah meminta dilakukan evaluasi kontrak. Kalau memang penyewaan kapal RoRo di sana tidak maksimal, lebih baik dicari peluang lain yang lebih menguntungkan. Bahkan di Samarinda saya kira ada yang membutuhkan,” tutur dia.
Politikus Gerindra itu mencontohkan potensi pemanfaatan kapal RoRo di Sungai Mahakam maupun jalur penyeberangan lain di Kalimantan Timur yang dinilai lebih dekat dan mudah diawasi.
Ia telah meminta jajaran AUJ untuk memetakan wilayah yang sesuai dengan spesifikasi kapal tersebut agar dapat ditawarkan kepada calon pengguna potensial. “Nanti kita lihat di Kaltim ini mana yang sesuai dengan jenis kapal RoRo yang kita miliki. Kalau ada peluang yang lebih baik, kenapa tidak dimanfaatkan di daerah sendiri,” terangnya.
Baca Juga: Kemitraan Jadi Kunci, Harga TBS Sawit Mitra Tembus Rp 3.400 Per Kilogram
Terkait nilai pendapatan dari penyewaan kapal, Agus Haris mengaku belum menerima laporan rinci. Namun, dia memperoleh informasi bahwa pendapatan yang diterima berkisar Rp 2 miliar per tahun.
Angka tersebut dinilainya masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilai aset dan potensi bisnis yang dimiliki kapal tersebut. “Kalau memang sekitar Rp 2 miliar per tahun, menurut saya itu murah. Tapi saya minta nanti dicek lagi ke direksi apakah angka itu sudah bersih atau seperti apa. Yang jelas, kalau bisa menghasilkan lebih besar di Kalimantan Timur, tentu harus dipertimbangkan,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A