KALTIMPOST.ID- Keterlambatan pembayaran gaji tenaga outsourcing di sejumlah SMA dan SMK negeri di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Bontang-Kutim menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Gaji yang belum dibayarkan hingga empat bulan dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak para pekerja.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, dr Andi Satya Adi Saputra, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Menurutnya, keterlambatan pembayaran tidak hanya dialami tenaga keamanan dan petugas kebersihan, tetapi juga tenaga kependidikan serta guru pengganti yang bertugas di SMA dan SMK negeri.
"Kami tentu prihatin atas keterlambatan pembayaran gaji tenaga outsourcing, petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kependidikan, maupun guru pengganti di SMA dan SMK yang sudah berlangsung hingga empat bulan," kata Andi Satya, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, informasi yang diterima Komisi IV mengindikasikan adanya kendala dalam masa transisi mekanisme pembayaran. Sebelumnya pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga, namun kini pengelolaannya beralih melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca Juga: Iqbal: Andi Harun Sudah Terbukti Peduli Atlet Pencak Silat Kaltim
Menurutnya, perubahan sistem seharusnya meningkatkan tata kelola administrasi. Bukan justru menghambat pembayaran hak para pekerja. "Kami melihat ada indikasi transisi mekanisme pembayaran dari pihak ketiga ke pengelolaan melalui Cabang Dinas belum berjalan optimal. Kalau perubahan sistem justru menyebabkan keterlambatan sampai empat bulan, tentu ini harus menjadi bahan evaluasi serius," ucapnya.
Komisi IV DPRD Kaltim pun berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur bersama Cabang Dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai penyebab keterlambatan tersebut.
"Kami ingin mengetahui di mana letak hambatannya, apakah pada regulasi, administrasi, verifikasi, atau tata kelola anggarannya. Harus ada klarifikasinya," tutur dia. Tak hanya menunggu rapat resmi, Politikus Golkar ini mengaku telah mengambil langkah cepat dengan menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
Baca Juga: PLN Targetkan Pemulihan Listrik Kalimantan Selesai 12 Juli, Perbaikan PLTGU Terus Dikebut
"Tanpa menunggu pertemuan pun, segera setelah ini saya akan meminta klarifikasi dari Plt Kadisdikbud," terangnya. Berdasarkan informasi yang diterima, keterlambatan pembayaran diduga dipicu belum lengkapnya dokumen administrasi dari salah satu sekolah di Kutai Timur. Namun, kondisi tersebut disebut berdampak terhadap proses pembayaran di sekolah-sekolah lain, termasuk yang berada di wilayah Bontang.
Meski demikian, Andi menilai alasan tersebut tetap harus dikaji lebih mendalam. Menurutnya, persoalan administrasi di satu sekolah tidak semestinya menghambat pembayaran hak pekerja di sekolah lain hingga berbulan-bulan.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar seluruh tunggakan segera dibayarkan. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme pembayaran juga perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Harapan kami adalah mendorong percepatan pembayaran seluruh tunggakan sekaligus mengevaluasi mekanisme yang ada. Ke depan, kami ingin ada mekanisme yang lebih sederhana, tepat waktu, namun tetap akuntabel," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki