BONTANG- Keterbatasan kemampuan fiskal memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merasionalisasi sejumlah program pembangunan pada APBD 2026. Dampaknya, berbagai proyek fisik yang sebelumnya telah direncanakan terpaksa ditunda agar kondisi keuangan daerah tetap seimbang.
Berdasarkan hasil penelusuran Kaltim Post, total nilai proyek yang ditunda mencapai sekitar Rp358,4 miliar. Nilai tersebut mencakup proyek yang dibatalkan sementara maupun pekerjaan yang dijadwalkan ulang akibat penyesuaian anggaran.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan pemerintah harus menyusun kembali skala prioritas belanja daerah. Di tengah tekanan fiskal, anggaran lebih difokuskan untuk menjaga pelayanan publik serta program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Kami memilih mempertahankan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Sementara kegiatan fisik yang masih memungkinkan untuk ditunda akan dijadwalkan kembali ketika kemampuan keuangan daerah lebih baik," kata Neni, Kamis (16/7/2026).
Salah satu proyek yang tertunda ialah pembangunan Rumah Sakit Tipe D senilai Rp46 miliar. Proyek tersebut direncanakan memanfaatkan bangunan Labkesda dan Public Safety Center (PSC) sebagai fasilitas layanan kesehatan baru. Namun, pelaksanaannya belum bisa dilakukan karena proses administrasi, termasuk penyempurnaan dokumen teknis, belum seluruhnya selesai.
Renovasi GOR Taman Prestasi dengan pagu Rp8,1 miliar juga belum dapat dilaksanakan. Perbaikan gedung olahraga itu semula diproyeksikan untuk mendukung Bontang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kalimantan Timur.
Di sektor olahraga, pembangunan lapangan minisoccer Berbas Pantai senilai Rp13,8 miliar ikut masuk daftar penundaan. Program tersebut sebelumnya menjadi bagian dari janji kepala daerah untuk menghadirkan sarana olahraga di 15 kelurahan.
Pemkot juga menunda pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) pada Kantor Wali Kota Bontang yang dianggarkan Rp5 miliar. Awalnya, pekerjaan itu dirancang untuk menekan biaya pemeliharaan gedung yang selama ini cukup besar.
Selain itu, rencana pengadaan mess Pemkot Bontang di Jakarta senilai Rp8 miliar belum direalisasikan. Pengadaan aset tersebut sebelumnya diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi beban biaya sewa penginapan pemerintah daerah.
Sementara itu, proyek pembangunan Waduk Kanaan tetap masuk dalam perencanaan pemerintah melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears). Nilai pembangunan fisiknya mencapai Rp265,8 miliar, yang akan dibiayai secara bertahap mulai 2026 hingga 2028.
Selain pekerjaan konstruksi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pengawasan teknis dan pengelolaan pengembangan proyek.
Neni menegaskan penyesuaian anggaran bukan berarti pemerintah menghentikan pembangunan. Seluruh proyek yang ditunda tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dan akan dilanjutkan ketika kondisi fiskal memungkinkan.
"Yang kami lakukan adalah mengatur ulang prioritas. Pembangunan tetap berjalan, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar APBD tetap sehat dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," ucapnya.
Efisiensi anggaran turut berdampak pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menunda pemasangan ACP di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 dengan total anggaran Rp3,5 miliar. Rinciannya, Rp2,4 miliar untuk SMP Negeri 2 dan Rp1,1 miliar untuk SMP Negeri 1.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nurhadi, mengatakan penundaan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan di seluruh organisasi perangkat daerah.
"Untuk dua kegiatan ACP ditunda karena masuk efisiensi. Seluruh OPD diminta menunda belanja yang belum menjadi prioritas sampai kondisi fiskal kembali membaik," pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani